logo

Kabupaten Sorong Raih Opini WTP Ke-7

Kabupaten Sorong Raih Opini WTP Ke-7

Foto:skid (Yacob Nauly)
01 Juli 2020 11:03 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - AIMAS:  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019 mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-7 oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Papua Barat.

Dokumen penilaian opini WTP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Arjuna Sakir, kepada Bupati Kabupaten  Sorong didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sorong, secara virtual (online) dari Manokwari ke Aimas, Selasa (30/6/2020).

Kepala BPK perwakilan Provinsi Papua Barat mengatakan, bahwa penyerahan dokumen ini dilaksanakan memenuhi amanat UUD 1945 pasal 23 E ayat (2) dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 17 ayat (2). Yakni, BPK dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2019 pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Ia menjelaskan, pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan empat hal. Yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut dia, pencapaian opini yang diraih oleh Pemerintah Daerah, tentunya dikarenakan sinergi yang baik antara pimpinan dan jajarannya serta seluruh pemangku kepentingan. 

Ia berharap agar laporan hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsi. Yaitu, fungsi anggaran legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 maupun pembahasan dan penetapan laporan APBD tahun 2020.

Bupati Kamuru, yang memberikan keterangan terpisah, menyampaikan bahwa pencapaian Opini WTP ke-7 adalah kerja keras dari seluruh Pimpinan OPD beserta staf, yang terorganisir oleh Badan Keuangan dan asset daerah serta Inspektorat.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong sudah bekerja keras menatakelolah keuangan yang baik secara optimal sehingga memperoleh hasil yang memuaskan.

Menurut dia, penilaian WTP bukan sesuatu yang diberikan begitu saja, tetapi capaian ini dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yang diapresiasi oleh lembaga Negara yang Kredibel dan Mandiri 

Johny Kamuru, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat beserta Staf yang berkomitmen melakukan audit dan menyelesaikan LHP LKPD tahun 2019 Kabupaten  Sorong dengan baik.

Baginya penilaian tersebut juga merupakan sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupatrn Sorong bersama DPRD Kabupaten Sorong dan Seluruh Masyarakat. 

Dikatakan bahwa tahun 2020 ini pihaknya akan memilah mana prioritas yang akan dahulukan yang berkepentingan dengan rakyat.

Seperti optimalisasi bidang kesehatan, menangani dampak ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Diharapkan adanya kerja sama yang baik dari seluruh Pimpinan OPD, DPRD, serta Masyarakat dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona khususnya di Kabupaten Sorong.

Diakhir keterangan persnya, ia mengharapkan agar penilaian opini WTP ke-7 tersebut menjadi penyemangat bagi Pimpinan OPD untuk bekerja lebih maksimal dengan memprioritaskan pelayanan yang utamanya bagi masyarakat. ***