logo

Tak Mau Terjadi Penyimpangan, KPU Depok Ingatkan PPK Kelola Anggaran Dengan Cermat

Tak Mau Terjadi Penyimpangan, KPU Depok Ingatkan PPK Kelola Anggaran Dengan Cermat

KPU Depok menggelar bimbingan teknis administrasi keuangan kepada jajaran PPK
01 Juli 2020 08:18 WIB
Penulis : Windrarto

SuaraKarya.id - DEPOK: Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang dikelola oleh badan ad hoc penyelenggara Pilkada di Kota Depok, Jawa Barat, harus digunakan dengan cermat, transparan dan akuntabel.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Shobarna mengatakan hal tersebut ketika membuka Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Bimbingan teknis yang berlangsung satu hari, Selasa (30/6/2020), di Depok, dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sekaligus mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) seiring upaya Pemerintah Kota Depok memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Lebih lanjut Nana menuturkan,  sebagian besar anggaran Pilkada akan dikelola oleh badan ad hoc penyelenggara Pilkada, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Maka, ujarnya, bimbingan teknis ini bertujuan untuk dapat memberi panduan kepada jajaran PPK dan Sekretariat PPK, agar lebih cermat dalam pengelolaan anggaran penyelengaraan setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kecermatan dalam pengelolaan anggaran, ujarnya, harus diperlihatkan dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan akuntabel dimana setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mendorong agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dilaksanakan,” kata Nana.

Bila prinsip transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan, ucapnya, diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. “Kami tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari,” tandas Ketua KPU Depok.

Dalam kesempatan itu, Nana berharap Sekretariat PPK memegang teguh prinsip integritas, netralitas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Semuanya harus mengedepankan kode etik dalam bekerja.

“Kami juga berharap semua agar menjadi agen sosialisasi untuk menggaungkan pelaksanaan Pilkada 9 Desember kepada seluruh masyarakat,” tuturnya.

Ada sejumlah pembicara dalam bimbingan teknis ini, yakni dari Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI dan dari internal KPU Kota Depok.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto