logo

Inilah 12 Menteri Jokowi Layak Diusulkan untuk Direshuffle

Inilah 12 Menteri Jokowi Layak Diusulkan untuk Direshuffle

Kabinet Indonesia Maju
30 Juni 2020 10:20 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - JAKARTA: Di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu dalam sidang kabinet sempat meluapkan kemarahannya dan mengancam melakukan kocok ulang kabinet (Reshuffle)

Dalam video itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah terhadap kinerjanya menteri-menterinya yang dianggap biasa-biasa saja dalam menghadapi pandemi Covid-19. Presiden pun mengancam akan membubarkan lembaga atau melakukan reshuffle kabinet jika memang diperlukan.

Menanggapi isu reshuffle kabinet, Indonesia Police Watch (IPW) memberikan sejumlah catatan kepada anggota kabinet Jokowi yang perlu direshuffle.

Jaksa Agung ST Burhanuddin harus menjadi prioritas direshuffle oleh Jokowi dalam rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan presiden dalam waktu dekat.

IPW merekomendasikan agar Presiden Jokowi mereshuffle Jaksa Agung ST Burhanddin yang dinilai sudah mengangkangi hukum, tidak patuh hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga dilakukan Novel Baswedan.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai, sebagai pimpinan kejaksaan, Jaksa Agung tidak memberikan contoh yang baik. Jika hal ini dibiarkan, kepastian hukum semakin hilang di negeri ini.

“Sikap Jaksa Agung tersebut tidak menghargai majelis hakim dan menunjukkan bahwa putusan majelis prapradilan bisa diabaikan. Jaksa Agung telah memberikan contoh yang tidak baik seakan pemerintahan Jokowi tidak patuh hukum. Untuk itulah IPW mendesak agar Jokowi segera mereshuffle Jaksa Agung ST Burhanddin,” ujar Neta dalam keterangannya yang diterima Suarakarya.id, Selasa (30/6/2020).

Selain Jaksa Agung, IPW menilai ada 12 menteri lainnya yang harus direshuffle Jokowi. Presiden Jokowi jangan sekadar mengancam, tapi Reshuffle kabinet harus segera dilakukan.

Neta menilai kabinet Presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi.

“Misalnya, di saat Jokowi menyatakan listrik gratis di tengah pandemi Covid 19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya. Jika dicermati, kasus listrik inikan sebuah tamparan yang memalukan Jokowi. Selain itu, disaat minyak dunia harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah seakan tidak terarah,” beber Neta.

Neta mengatakan, jika pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep New Normal, pergantian kabinet harus dilakukan Jokowi.

“Konsep dan slogan New Normal hanya omong kosong belaka jika menteri menteri kabinet Jokowi tetap loyo. Harapan Jokowi akan ada terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan dimunculkan anak anak muda milenial di kabinet, ternyata gagal total,” tandas Neta.

Neta juga menilai, tidak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pademi Covid 19. Semua seakan ngumpet mengikuti “perintah di rumah saja”, padahal dalam kondisi pademi Covid 19 Jokowi perlu pemikiran pemikiran yang bisa membantunya dengan maksimal.

“Minimal membuat konsep terobosan di bidangnya masing-masing dan begitu wabah Covid 19, kementeriannya bisa berlari kencang. Yang terjadi justru sebaliknya. Para menteri Jokowi membuat hal-hal kontroversial yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” tegas Neta.

Sebab itu IPW melihat, selain Jaksa Agung, sedikitya ada 12 menteri jokowi yang patut kena reshuffle, yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Seharusnya di tengah kegoyahan ekonomi global, kemterian koperasi dan UKM bisa berada di depan menggerakkan ekonomi rakyat lewat terobosan UKM.

Kemudian, Menkumham yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan napi, Menpora dan Menteri Pariwisata tak terdengar suaranya, Menteri Perdagangan untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tak berdaya, Menaker mengijinkan TKA China masuk di tengah pademi Covid 19,.

Selain itu IPW juga menilai Mensos tak mampu mengkoordinasikan bansos, Menteri Kominfo tak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pademi Covid 19, Menteri Perhubungan tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian tak terdengar kiprahnya, Menteri BUMN tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademi Covid 19.

“Juga menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memunculkan kontroversial yg memicu kegaduhan. Pademi Covid 19 ini hrs menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya. Agar ke depan bersamaan dgn diterapkannya new normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini,” pungkas Neta. (***)

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH