logo

Hari Bhayangkara Ke 74: Beban Berat Polri Di Tengah Pandemi

Hari Bhayangkara Ke 74: Beban Berat Polri Di Tengah Pandemi

29 Juni 2020 07:00 WIB

SuaraKarya.id -  Oleh : Sadono Priyo

Peringatan Hari Bhayangkara ke 74 pada 1 Juli 2020, berlangsung di masa Pandemi Covid-19. Polri sebagai aparat penegak hukum dan penanggungjawab Kamtibmas, memikul tanggung jawab berat dalam membantu   percepatan penanganan virus yang mematikan ini. Karenanya  tagline yang diangkat Polri,  "Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Produktif", diharapkan mampu meningkatkan kerjasama Polri dan masyarakat dalam menghadapi masa  prihatin ini.

Tidak mudah bagi Polri dibawah  Jenderal Polisi Idham Azis dalam mengamankan kebijakan pemerintah  menghadapi kondisi serba sulit  ini. Diperlukan koordinasi yang solid antar-instansi. Satu misal bersinergi dengan TNI, Satpol PP dan Dishub, Polri untuk mengawal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang konsekwensinya harus sering bergesekan dengan masyarakat.

Jenderal ldham Azis sendiri  telah mengambil langkah-langkah preventif  dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sejumlah maklumat dan telegram rahasia telah dikeluarkan   untuk membantu kebijakan Presiden Joko Widodo, untuk menekan penyebaran Covid-19.

Sebut saja saat Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan sosial bagi rakyat miskin yang terdampak penerapan PSBB. Kapolri segera merespon dengan memerintahkan  jajarannya agar ikut membantu masyarakat tak mampu berupa beras dan sembako lainnya. Bahkan, ldham memerintahkan setiap Kapolres untuk mendata warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bansos agar dibantu Polres dan jajarannya.

Selain memberi bantuan, Kapolri juga meminta anggota Polri dan PNS Polri untuk tidak mudik sesuai anjuran pemerintah. Kepada semua jajarannya terutama polisi lalu lintas diharapkan mendukung pelaksanaan "larangan mudik" dalam Operasi Ketupat 2020.

Polri juga dituntut untuk tetap  meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejak dilantik sebagai Kapolri 1 November 2019, Idham  menitikberatkan pembenahan sumber daya manusia.

Pembenahan personil yang peofesional dan berintegritas terus dilakukan Idham, tanpa perlu publikasi berlebihan. Reward dan Punishment tetap berjalan, sehingga mereka yang berprestasi mendapat promosi, sementara yang tidak profesional tak bakal menempati posisi strategis.

“Mereka yang mau bekerja profesional berarti ingin maju. Kalau yang tidak mau, silakan minggir,” kata Idham Azis tegas.

Pembenahan SDM ini sesuai dengan 7 prioritas Kapolri, sebagaimana diucapkan di depan Komisi III saat menjalani fit and proper tes, yaitu :

1.Mewujudkan SDM unggul
2. Pemantapan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
3. Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
4. Pemantapan manajemen media. 5. Penguatan sinergi polisional. 6. Penataan kelembagaan.
7. Penguatan pengawasan.

Sikap konsisten pembenahan SDM ditunjukkan ldham Azis, terlihat dalam setiap telegram rahasia ( TR ) mutasi jabatan di jajaran Polri . Tak jarang ada sejumlah perwira, baik berpangkat bintang maupun perwira dibawahnya,  mendapat hukuman, lantaran ketidakprofesionalannya dalam menjalankan tugas.

Sikap egaliter dan apa adanya, melekat dalam sosok Idham Azis. Ia tidak segan-segan menyanyikan lagu penyanyi favoritnya lwan Fals, ketika kegiatan formal. Bahkan, ketika mendengar berita viral  tentang  anggota Polsek Dimembe di Minahasa Utara, Sulut, yang dengan berani membantu menguburkan korban Covid-19 meski dipersulit keadaan, Idham tak segan segan menelpon anggotanya.

Sesuai Ekspektasikah?

Tidak terasa  9 bulan sudah Jenderal Idham Azis menjabat Kapolri. Lulusan Akpol 1988 ini  mampu memberi banyak “warna” sebagai pemimpin yang peduli dan konsisten dengan pola kebijakan yang diterapkannya. Salah satunya soal hidup sederhana anggotanya.

Ajakan ini tentu sangat relevan di tengah masa sulit seperti sekarang . Pandemi Covid-19 tentu telah menjadi trigger bagi Polri untuk lebih intens dan fokus menjaga Kamtibmas

Hal ini sesuai dengan grand strategi Polri 2005 - 2025, yang meliputi I. Trust Building (2005-2009), II. Partnership Building (2010 - 2014) dan III. Strive For Exelence (2015 - 2025)

Sebagaimana diketahui, periode ini Grand Strategi Polri memasuki tahapan Strive for Exelence (2015 - 2025) atau tahapan ketiga  yakni tahap berjuang membangun keunggulan.  Fokus strategi Polri pada tahapan ini adalah membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice Polri, dan profesionalisme SDM, serta mewujudkan implementasi teknologi, infrastruktur materiil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional.

Terobosan Kapolri dengan 7 program prioritasnya , dinilai banyak kalangan positif untuk mendukung Strive For Exelence ini. Pada tahap ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan multi dimensional service quality (pelayanan terpadu yang berkualitas) yang efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang semakin canggih.

Melalui terobosan yang didengungkan, Idham berharap  pelayanan Polri kedepan semakin baik. Pertanyaannya,  apakah ekspektasi ini sudah dirasakan masyarakat?

Untuk menjawab pertanyaan ini, barangkali survei yang dilakukan oleh dua lembaga ini bisa memberi gambaran.Pertama, survei Indikator Politik, menyebutkan 80,07 persen responden merasa puas atas kinerja Polri selama memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi Virus Corona.

Di bidang keamanan, dalam survei yang dilakukan pada 1.200 responden pada 16 Mei hingga 18 Mei 2020, itu disebutkan sebanyak 72,6 persen responden cukup yakin dengan Polri dalam menjaga keamanan selama wabah, dan 70,7 persen cukup yakin dengan TNI.

Sedangkan di bidang Integritas, survei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2017 (dirilis 2018),  bisa menjadi bahan evaluasi. Dalam penelitian tersebut, KPK menilai   integritas Polri masih jeblok. KPK merilis hasil survei penilaian integritas terhadap 36 kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah. Survei penelian integritas meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan sistem antikorupsi. Permasalahan integritas terdiri dari masalah internal dan eksternal. Masalah internal termasuk diantaranya persoalan nepotisme dalam penerimaan pegawai dan keberadaan calo. Sementara persoalan eksternal berupa pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan dan masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah pelayanan. Dari hasil survey tersebut, Polri  mendapat nilai terendah kedua dengan nilai 54,1 setelah Pemerintah provinsi Papua, 52,91.

Menurut Direktur Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan KPK Wawan Wardiana nilai indeks mendekati 100 poin menunjukkan risiko korupsi rendah serta adanya kemampuan system untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Namun, nilai tertinggi tak berarti kejadian korupsi tidak terjadi.

“Nilai yang mendekati 100 memang bagus tapi bukan jaminan tidak terjadi korupsi,” kata Wawan, waktu itu.

Hasil survei menunjukkan lima instansi yang mendapat nilai terendah selain Polri dan Pemda Papua adalah Pemkot Bengkulu, Pemprov Banten, dan Pemprov Maluku Utara.

Sementara lima instansi dengan nilai tertinggi ditempati oleh Pemkot Banda Aceh, Pemkab Badung, Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan dan Pemkot Madiun dengan nilai indeks rata-rata di atas 70.  

Dari hasil  survei tersebut jelas menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Polri termasuk persoalan internal institusi itu sendiri. Di bawah kepemimpinan Jenderal Idham Azis, ataupun siapa pun nanti Kapolrinya,  perbaikan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Polri secara keseluruhan. ***

*Sadono Priyo, wartawan Suarakarya.id, pemegang kartu UKW Madya, anggota PWI