logo

Pemerintah Komitmen Wujudkan Perlindungan Sosial Untuk Seluruh Penduduk

 Pemerintah Komitmen Wujudkan Perlindungan Sosial Untuk Seluruh Penduduk

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan).(foto,ist)
18 Juni 2020 21:48 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah menekankan pentingnya pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dalam pembangunan SDM, perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk menjadi prioritas.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan 98 persen penduduk mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini ditandai dengan capaian cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai dengan 31 Mei 2019, telah mencapai peserta sebanyak 220.687.267 penduduk Indonesia atau sekitar 83 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat memberikan arahan dalam peluncuran buku karya DJSN bersama BPJS, bertajuk 'Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN Dengan Data', di Kantor Kemenko PMK, di Jakarta, Kamis (18/6/2020) menyebutkan, pencapaian perlindungan sosial di Indonesia telah berlangsung baik.

Namun, imbuhnya, melihat statistik tersebut tidaklah cukup untuk mengukur kesuksesan perlindungan sosial di Indonesia. "Karena ini (perlindungan sosial) masih banyak yang harus kita benahi. Terutama kualitas pelayanan, kesetaraan pelayanan, kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," ucapnya.

Dia mengungkapkan, upaya memberikan perlindungan sosial masih menghadapi tiga masalah. Pertama, akses untuk mendapatkan pelayanan. Kedua, kesetaraan hak untuk mendapatkan pelayanan, serta Ketiga, kualitas pelayanan.

Dikemukakannya, permasalahan yang paling penting untuk diselesaikan adalah masalah akses. Khususnya wilayah pedalaman dan tertinggal, baik berupa infrastruktur, suprastruktur maupun pelayanan kesehatan.

"Ini berkaitan dengan masalah pemerataan, sebaran fasilitas infrastruktur suprastruktur dan pelayan kesehatan yang belum merata di seluruh indonesia. Masih terjadi ketimpangan spasial dalam kaitannya denga masalah pelayanan kesehatan," tuturnya.

Permasalahan tersebut, ujar Menko PMK, menjadi tanggung jawab pemerintah, pembuat kebijakan, dan stakeholder terkait. Dikatakannya, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan bisa dinikmati oleh siapapun sesuai amanat pembukaan UUD 1945.

Yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. "Artinya, kita masih punya pekerjaan yang sangat besar. Sangat berat yang harus kita tangani secara cepat menyeluruh dan tanpa kompromi dengan berbagai macam hambatan," kata dia.

Baik hambatan struktural, hambatan kultural maupun hambatan birokrasi, yang selama ini dihadapi oleh para pembuat kebijakan, para tenaga teknokratik kesehatan ketika akan merealisasi cita-cita luhur sesuai dengan amanat UUD 1945.

Adanya wabah Covid-19, lanjut Menko PMK, menjadi batu loncatan bagi semua pihak untuk mengkaji berbagai permasalahan yang ada, dalam perlindungan sosial dan jaminan kesehatan nasional.

"Kita sepakat untuk mengambil hikmahnya sebagai momentum untuk melakukan reformasi total pembenahan secara menyeluruh dalam memperbaiki masalah jaminan kesehatan nasional kita," tukasnya.

Editor : Markon Piliang