logo

61.837 Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

 61.837 Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (foto, ist)
09 Juni 2020 23:22 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sebanyak 61.837 desa dari total 74.953 desa atau 83 persen, telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatkan hal itu, dalam Konferensi Pers Virtual dari Kantor Kemendes PDTT, di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT menjelaskan, hingga 8 Juni 2020, DD yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKDes) sebanyak 70.786 desa atau setara 94 persen. Dari data itu, dijabarkan, desa yang telah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan telah menetapkan calon KPM sebanyak 70.315 desa. Desa yang sudah menyalurkan BLT DD ke KPM, sebutnya, sebanyak 61.873 desa. Sedang Desa yang sudah Musdesus dan telah tetapkan KPM tapi belum salurkan BLT sebanyak 8.478 desa.

Lebih lanjut Gus Menteri menjelaskan, terdapat dua faktor besar yang menjadi kendala belum tersalurkannya BLT DD untuk KPM. Yakni DD belum masuk ke RKDes atau DD sudah masuk RKDes tapi terhambat dalam penyalurannya. Untuk DD belum masuk RKDes, kata dia, disebabkan karena masih adanya status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri.

Seperti Pemda memutuskan wilayah sebagai desa dan Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan, serta faktor lainnya yang masih dalam pembahasan status desa. Hambatan belum masuk RKDes lainnya, yakni belum postingnya APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Posisi kades masih sementara, sehingga terjadi kekosongan dalam Pemdes, terjadinya konflik antara Pemdes dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), terjadinya permasalahan laporan pertanggungjawaban Kades untuk Dana Desa 2019, serta hambatan lainnya juga disebabkan karena perangkat desa diberhentikan oleh Kades yang baru. Sehingga, belum ada tenaga untuk mengusulkan pencairan DD.

"Ini adalah beberapa temuan yang kemudian berakibat Dana Desa belum masuk ke RKDes. Kalau Dana Desa belum masuk RKDes ya tentunya BLT Dana Desa tidak tersalur," tutur Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri menjelaskan faktor Dana Desa sudah masuk RKDes tapi belum menyalurkannya. Menurutnya, hambatan pertama ditemukan ketidakadanya KK miskin. Sehingga, Musdes tidak bisa mengambil kepurusan terkait keluarga yang berhak menerima BLT.

"Jadi seluruh Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak berlaku di desa itu," katanya. Hambatan lainnya, disebutkannya, seperti Dana Desa tahap satu sudah terpakai untuk kegiatan sesuai dengan ketentuan. Sehingga, ditetapkan DD tahap kedua untuk BLT DD, kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank, data hasil sinkronisasi dari Kabupaten belum dikeluarkan, muncul data baru KPM dari JPS lain pasca Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Sehingga, data KPM dobel dan harus dilakukan perbaikan, pencairan dana dari Bank dibatasi dan juga disebabkan karena belum adanya titik temu antara warga dan pemdes yang minta di bagi rata.

"Itulah sejumlah hasil evaluasi terkait BLT DD yang kemudian mengerucut pada dua faktor belum tersalurnya BLT Dana Desa," ujar Gus Menteri.

Editor : Gungde Ariwangsa SH