logo

TII Minta KPK Usut Tuntas Kasus Wahyu Setiawan

TII Minta KPK Usut Tuntas Kasus Wahyu Setiawan

KPK
29 Mei 2020 19:38 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola meminta KPK mengusut tuntas kasus Wahyu Setiawan yang diduga tidak hanya menerima suap dari Harun Masiku tetapi juga dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Alasan TII, kasus eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan hanya merekam sedikit dari banyaknya kasus korupsi politik di Indonesia. Jika KPK dan penegak hukum lain sejak awal berani membongkar kasus yang melibatkan partai politik dan elit-elit partai politik, TII yakin jumlahnya akan cukup banyak. "Kondisi ini tentu membuat kita khawatir soal kualitas demokrasi kita saat ini, jangan-jangan Pemilu yang selama ini dikatakan demokratis justru dikooptasi untuk kepentingan elit partai dan oligarki," kata Alvin di Jakarta, Jumat (29/5).

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan eks anggota KPU, Wahyu Setiawan, terungkap dugaan suap Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Hal ini terkait seleksi anggota KPU di Papua Barat.

Atas fakta itu, lembaga antirasuah diminta berani mengungkap sampai tuntas kasus tersebut yang diduga melibatkan elite partai politik dan kepala daerah.

Alvin berharap dugaan suap Gubernur Papua Barat kepada Wahyu Setiawan harus diusut tuntas. Meskipun, dia agak ragu dengan kondisi KPK di bawah komando Firli Bahuri saat ini. "TII sejak awal, terutama pasca UU baru dan pimpinan baru, ragu bahwa mereka berani mengusut korupsi politik. Namun yang jelas, publik berharap kasus ini bisa diusut tuntas, karena kebijakan yang dihasilkan politisi akan sangat berdampak kepada publik," kata Alvin.

Di pihak lain,  Alvin juga menuntut KPU berbenah diri. Jangan sampai ada lagi kasus anggota KPU yang terbelit kasus suap dikemudian hari. KPU perlu mengevaluasi sistem integritas internal di lembaganya secara menyeluruh. Sistem yang menjamin keamanan pelaporan dan pengawasan internal perlu dibangun. "KPU bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga perlu memperkuat skema antikorupsi dan koordinasi yang rutin terhadap potensi kecurangan," ujarnya.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan disebut menerima Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berkaitan dengan proses seleksi calon anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode 2020-2025. Uang dari Dominggus itu diterima melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. “Uang Rp 500 juta tersebut diberikan melalui transfer antarbank. Wahyu Setiawan meminjam rekening istri dan sepupunya bernama Ika Indrayani,” demikian jaksa KPK dalam surat dakwaannya.

Menanggapi dakwaan kedua terhadap Wahyu Setiawan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, meminta agar masyarakat mengikuti terlebih dahulu persidangan terdakwa Wahyu Setiawan. Jaksa KPK, kata Ali, akan membuktikan rangkaian perbuatan Wahyu Setiawan maupun pihak lainnya seperti Dominggus Mandacan dan Rosa Muhammad Thamrin Payapo di persidangan.  "Mari kita ikuti dulu persidangan kedua terdakwa tersebut. JPU akan membuktikan rangkaian perbuatan dalam surat dakwaan tersebut," ucap Ali Fikri.  

Fakta hokum, termasuk dalam persidangan terdakwa Saeful Bahri bisa jadi dasar KPK tetapkan tersangka lain.  Jika fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pelaku atau tersangka lain mengambil peran dalam kasus suap tersebut, maka KPK tak segan akan menetapkan pihak lain seperti Dominggus dan Rosa Muhammad sebagai tersangka. "Jika fakta-fakta persidangan nanti benar terkonfirmasi dan diperkuat pula dengan pertimbangan putusan majelis hakim serta berdasarkan analisa mendalam ditemukan dua bukti permulaan yang cukup maka tentu KPK tak segan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," tutur Ali.

Editor : Gungde Ariwangsa SH