logo

Terpidana Teuku Mochammad Nazar Cicil Kerugian Negara

Terpidana Teuku Mochammad Nazar Cicil Kerugian Negara

terpidana Teuku Mochammad Nazar
29 Mei 2020 19:35 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Narapidana pun jika masih punya uang rupanya tetap berpikir lebih baik mengembalikan uang negara yang dikorupsi daripada harus lebih lama meringkuk di dalam bui. Hal itu boleh jadi yang dipikirkan terpidana Teuku Mochamad Nazar.

Terbukti terpidana tersebut menyetor uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar ke kas Negara terkait kasus suap proyek pembangunan sistem pengendalian air minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018. "Total penyetoran ke kas negara sampai saat ini sebesar Rp 1.100.000.000," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Terpidana Teuku Mochammad Nazar yang merupakan mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Tanggap Darurat Permukiman Pusat PUPR membayar uang pengganti dengan cara mencicil. Saat ini, dia baru membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar dari total keseluruhan yang harus dibayar Rp 6.458.005.000. Adapun rincian uang pengganti Teuku Nazar yang sudah disetor KPK ke kas negara yaitu, sebesar Rp 300 juta pada tanggal 26 November 2019, Rp 400 juta pada tanggal 27 Januari 2020, serta Rp 400 juta pada 18 Mei 2020.

"Total penyetoran dari terpidana Teuku Mochammad Nazar  ke kas negara hingga saat ini sebesar Rp 1.100.000.000,00. Sisanya sebesar Rp 5.358.005.000,00, KPK akan tetap berupaya melakukan penagihan kepada yang bersangkutan," kata Ali.

Terpidana Teuku Nazar divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Agustus 2019 lalu. Dalam amar putusan majelis hakim Nazar diwajibkan  membayar uang pengganti sebesar Rp 6.458.005.000 atau disita harta bendanya kemudian dilelang atau yang bersangkutan menjalani kurungan.

Sementara itu, di Kementerian PUPR masih beredar informasi bahwa pencicip dana SPAM belum seluruhnya dimintai pertanggung jawaban hukum. Ada yang masih dibiarkan bebas berkeliaran walau belum sepeser pun dikembalikan uang negara yang diambil secara melawan hak itu.

Dalam informasi yang berkembang tersebut, disebutkan pula ada yang telah mengembalikan kerugian negara sehingga beranggapan kasusnya selesai. Padahal, dalam ketentuan yang berlaku pengembalian hanyalah sebagai hal yang meringankan. Yang bersangkutan harus tetap menjalani proses hukum sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya mengambil uang Negara atau rakyat.   

Editor : Gungde Ariwangsa SH