logo

China Setujui RUU Keamanan, Status Unik Hong Kong Terancam Berakhir

China Setujui RUU Keamanan, Status Unik Hong Kong Terancam Berakhir

29 Mei 2020 00:09 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - HONG KONG: Parlemen China telah menyetujui RUU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang akan menghukum siapapun yang menentang otoritas Beijing di wilayah tersebut. Rancangan undang-undang keamanan tersebut --yang kini diserahkan ke pemimpin senior China-- telah menimbulkan kekhawatiran mendalam lantaran dapat mengakhiri status unik Hong Kong.

Di bawah undang-undang keamanan nasional, China dapat menempatkan lembaga keamanannya di Hong Kong untuk pertama kalinya.

Langkah Beijing ini disambut gelombang protes anti-China di Hong Kong. Bentrok kembali terjadi pada Rabu (27/5/2020) saat Dewan Legislatif Hong Kong, atau Legco, membahas RUU kontroversial lainnya yang akan memidanakan upaya penghinaan terhadap lagu kebangsaan China.

Ratusan orang ditahan dalam bentrok itu. Pengamanan masih ketat sampai Kamis seiring dengan dilanjutkannya debat RUU itu di Legco.

Kongres Rakyat Nasional (NPC) rapat di Beijing pada pekan ini setelah ditunda dua bulan akibat pandemi Covid-19. RUU Keamanan Baru bagi Hong Kong kini diserahkan ke Komite Pengarah Biro Politik Partai Komunis China dan bisa disahkan menjadi undang-undang pada Agustus.

Isi RUU tersebut belum diketahui, namun dinilai dapat berpotensi memidanakan hal-hal berikut:
- pemisahan diri, atau berpisah dari China
- subversi, atau mengacaukan kekuasaan atau kekuatan pemerintah pusat
- terorisme, atau memakai kekerasan atau intimidasi kepada rakyat
- aktivitas pihak asing yang ikut campur di Hong Kong

RUU tersebut juga mengatakan bahwa "jika dibutuhkan, lembaga keamanan nasional yang relevan di bawah Pemerintahan Pusat Republik Rakyat China akan mendirikan cabang di Hong Kong untuk memenuhi tugas-tugas mereka yang berkaitan dengan menjaga keamanan nasional sesuai dengan undang-undang."

Ini berarti China juga berpotensi menempatkan lembaga penegak hukumnya di Hong Kong, bersandingan bersama otoritas Hong Kong.

Para kritikus mengatakan undang-undang keamanan adalah upaya langsung untuk membatasi kebebasan Hong Kong yang tertera dalam konstitusi kecil yang disepakati ketika kedaulatan Hong Kong dikembalikan ke China oleh Inggris tahun 1997.

Kritikus mengkhawatirkan UU baru ini dapat menjerat warga Hong Kong-- secara retroaktif-- yang mengkritik kepemimpinan Beijing, bergabung dalam protes, atau melaksanakan hak-hak mereka yang dilindungi oleh aturan di Hong Kong.

Namun, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam membantah undang-undang itu akan membatasi hak-hak penduduk Hong Kong. Pemerintah Hong Kong menegaskan bahwa UU tersebut dibutuhkan untuk melawan kekerasan dan "terorisme" yang terus meningkat, dan warga Hong Kong tidak perlu khawatir.

Hong Kong diserahkan ke China dari Inggris pada 1997, namun dengan persetujuan yang unik, yakni sebuah konstitusi mini bernama Hukum Dasar atau Basic Law, serta sebuah prinsip bertajuk "satu negara, dua sistem."

Aturan tersebut melindungi beberapa kebebasan yang hanya dapat dinikmati warga Hong Kong seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, sistem pengadilan independen, dan beberapa hak demokrasi lainnya.

Di bawah kesepakatan itu, Hong Kong harus membuat undang-undang keamanan nasionalnya sendiri, dan ini tertera dalam Pasal 23 dalam Basic Law.

Namun aturan itu tidak populer, sehingga pemerintah tidak pernah membuatnya. Pemerintah Hong Kong pernah mencobanya pada tahun 2003, namun mundur karena diprotes warga.

Tahun lalu, protes anti undang-undang ekstradisi menjadi rusuh dan berkembang menjadi gerakan anti-China dan pro-demokrasi yang lebih luas. China nampaknya mencegah kerusuhan tersebut berulang. ***