logo

KPK Imbau Masyarakat Aktif Laporkan Dugaan Penyimpangan Bansos

KPK Imbau Masyarakat Aktif Laporkan Dugaan Penyimpangan Bansos

KPK
21 Mei 2020 16:22 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Saat ini bantuan sosial terutama untuk masyarakat di pedesaan banyak dikeluhkan tidak sampai sasaran. Bahkan kurang dari yang diproyeksikan. Akibatnya, banyak warga yang mengeluhkannya.

Mendengar hal itu,  Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko meminta masyarakat desa untuk berperan aktif dalam aspek pengawasan. Hal ini terkait penggunaan negara untuk menangani Covid-19. Sebab tata kelola kerap diabaikan dalam situasi bencana seperti yang terjadi saat ini.

"Perlu ketahui sudah ada kebijakan Corona jadi bencana nasional sehingga sifat-sifat dari bencana nasional itu biasanya yang dikorbankan adalah governance-nya, tata kelolanya, pengawasannya," kata di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Atas dasar itulah, peran masyarakat, terutama di desa sangat dibutuhkan dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Menurut dia, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. "Di antaranya bisa jadi agen perubahan. kedua jadi pendamping aparatur desa untuk di desa tata kelolanya lebih bagus. Bisa juga jadi watchdog," ujar dia.

Terkait peran sebagai watchdog alias menjalankan fungsi pengawasan, dia meminta masyarakat agar tidak bertindak layaknya aparat penegak hukum ketika menemukan adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. "Biasanya NGO-NGO di Jakarta itu kalau menemukan penyimpangan apapun yang terkait dengan anggaran, terkait dengan pembangunan itu seakan-akan mereka ingin jadi polisi. Ingin jadi lembaga pengawas seperti BPKP seperti BPK. Kalau menurut saya peranan itu agak salah kaprah kalau itu dilakukan oleh NGO apalagi masyarakat desa yang paling penting adalah dalam konteks pengawasan saya usulkan masyarakat desa itu hanya menyampaikan penyimpangan ke publik supaya seluruh lembaga berwenang, misalnya lembaga pengawas desa, lembaga pengawas kabupaten, BPKP, polisi dan lain-lain itu bergerak sesuai dengan fungsinya," tuturnya. Dia menyarankan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan dengan berani menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan ke publik.

Namun dia meminta penyampaian tersebut harus disertai dengan data dan fakta. Hal itu tidak saja untuk membangkitkan kesadaran publik, melainkan juga untuk mendorong aparat penegak hukum untuk bergerak sesuai fungsinya masing-masing. "Jangan pakai argumen berdasarkan asumsi. Ada foto misalnya terkait saluran yang tidak sesuai dengan spek, ada anggaran untuk sewa rumah untuk karantina yang tidak sesuai, itu kalau ada foto-fotonya bisa di-share. Dan kita harapkan para stakeholder semua bertanggung jawab pada fungsi-fungsinya," tandasnya

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa bansos bisa diberikan kepada penerima manfaat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terkait hal itu KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat edaran tersebut diharapkan menjadi pedoman penyaluran bansos supaya bisa tepat sasaran.

Berdasarkan surat itu, menurut Firli, penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa bantuan diberikan kepada orang yang layak menerima, meskipun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DTKS.

"Dalam poin berikutnya kami katakan kalau ada rakyat miskin atau rentan miskin tetapi tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka perlu diberikan bantuan sosial. Sebaliknya bagi warga yang tidak miskin, tidak rentan miskin dan ekonominya sudah makin baik, sudah meningkat kesejahteraannya. tentu harus dikeluarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial," kata Firli.

Program lain yang diperhatikan KPK terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah. Juga penyaluran donasi dari pihak ketiga. "Karena ada pihak ketiga memberikan memberikan bantuan untuk kelancaran penanganan Covid-19," jelasnya. KPK juga memfokuskan perhatian pada program pemulihan ekonomi yang diinisiasi oleh pemerintah. "Kita tidak bisa lepas dari program pemulihan ekonomi nasional serta program lain yang memang diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi menjamin kualitas dan kepastian iklim usaha dan kita tetap survive menghadapi dampak yang begitu berat akibat Covid-19," terangnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto