logo

Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Segera Disidangkan

Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Segera Disidangkan

Jiwasraya
21 Mei 2020 16:19 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Persidangan kasus PT Asuransi Jiwasraya bakal digelar waktu dekat di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung tinggal menunggu penunjukan dan penetapan hari sidangnya dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hal itu dipastikan setelah Kejaksaan Agung melimpahkan berkas 5 tersangka kasus korupsi  pengelolaan dana dan investasi PT Asuransi Jiwasraya ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 20 Mei 2020.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono pelimpahan berkas perkara dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat.

Kelima tersangka tersebut yakni Komisaris Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro (BT), Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat (HH), mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo. Berikutnya mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. "Kelimanya dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Khusus untuk terdakwa HH dan BT ditambahkan pasal tindak pidana pencucian uang," kata Hari di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung, kerugian negara akibat Jiwasraya telah bertambah dari Rp 13,7 triliun menjadi Rp 17 triliun. Sementara total aset yang disita mencapai angka Rp 11 triliun. Kejaksaan Agung juga telah menetapkan satu tersangka baru yakni Direktur PT Maxima Integra Group Joko Hartono Tirto. Ditetapkannya Joko sebagai tersangka turut menambah panjang daftar tersangka kasus Jiwasraya.

Kronologi kasus  Jiwasraya, menurut Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, penyebab utama adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk.  "Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negative spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar," katanya.

Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba Rp 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun.

 "Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi (pada saat itu)," ungkap Agung. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015.

Adapun dalam kurun waktu 2010-2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pendahuluan tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014-2015. Temuan tersebut mengungkapkan, Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP. Lagi-lagi, investasi tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson Internasional. Ditambah, Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. "Jadi ini sudah dideteksi pada 2016," tutur Agung.
 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto