logo

Kondisi Darurat Paksa Hakim Tak Sepenuhnya Berpedoman Hukum Acara

Kondisi Darurat Paksa Hakim Tak Sepenuhnya Berpedoman Hukum Acara

Humas PN Jakarta Utara Joemyanto SH MH
21 Mei 2020 16:12 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Saat ini kondisi darurat tidak hanya kesehatan. Tetapi juga  bidang-bidang lainnya, termasuk dalam hal penegakan hukum. Hukum acara persidangan dalam kondisi darurat tersebut tentu saja tidak bisa dilaksanakan sebelumnya. Adakalanya keluar dari rel hukum acara persidangan. Namun semua itu dilaksanakan demi penegakan hukum itu sendiri.

Hal itu dikemukakan Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Joemyanto SH MH terkait persidangan kasus perjudian dengan 95 terdakwa yang dinilai segelintir orang  tidak sesuai ketentuan acara persidangan bahkan disebut diduga sebagai telah melanggar undang-undang.  Terdakwa wanita yang disidangkan berada di Rutan Pondok Bambu mengalami sakit dan dirujuk rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sehingga tidak dapat mengikuti persidangannya dan hanya diikuti teman-temannya yang satu berkas perkara.

Pihak Rutan Pondok Bambu sesungguhnya telah menerbitkan surat peniadaan sidang akibat tahanan terpapar virus Corona (Covid-19), di pihak lain jaksa sebelum sidang sudah memberitahukan kepada majelis hakim ada terdakwa yang akan dituntut namun sedang dirawat di Rumah Sakit Polri.

Majelis hakim tetap melaksanakan sidang teleconference ke Rutan Pondok Bambu dan LP Cipinang. Padahal beberapa terdakwa dalam kasus perjudian itu berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sedang dirawat. Majelis hakim berada dalam posisi dilematis. Persidangan pada masa pandemi Covid-19 melalui video teleconference pada prakteknya tidak semudah yang dibayangkan, semua dalam kondisi darurat. "Banyak kendala yang dihadapi, tidak hanya oleh hakim, tapi juga oleh JPU bahkan penasehat hukum. Jadi jangan disamakan dengan kondisi normal,” ujar Joemyanto.

PN Jakarta Utara disebutkan telah berupaya dengan kondisi peralatan yang ada, tadinya cuma satu, sekarang ada tiga, dan itu pun para hakim masih antre. Kesulitan teknis lain, karena peralatan di Lapas maupun Rutan Pondok Bambu ternyata tidak secanggih yang diharapkan. Suara kadang hilang karena jaringan putus-timbul.  Petugas Lapas atau Rutan sendiri tidak hanya melayani sidang dengan PN Jakarta Utara, tapi juga pengadilan lain di seluruh wilayah hukum DKI. Sehingga dalam kondisi yang demikian dipastikan proses hukum acara sangat tidak  normal.

Koordinasi di lapangan yang telah diupayakan PN Jakarta Utara, tetap saja mengalami kendala di lapangan juga karena terbatasnya personil.  “Dalam situasi yang demikian, jujur saja hakim-hakim juga stress dan harus mengambil keputusan atau kebijakan yang potensial dipermasalahkan. Misalnya jangka waktu penahanan sudah mepet, tiba-tiba Rutan atau Lapas melarang tahanan untuk di-bon sidang, sehingga terdakwa tidak bisa hadir, atau saat sakit tapi pihak Lapas tidak menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter Lapas. Makanya, berpedoman pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman saja. Hakim terpaksa mengambil kebijakan untuk bacakan putusan atau mempersilahkan membacakan tuntutan atau pledoi tanpa hadirnya terdakwa," kata  Joemyamto.

Dengan kata lain, dalam kondisi darurat seperti saat ini hakim diminta untuk melakukan hukum acara seperti layaknya situasi normal jelas tidak bisa. "Harus tahu bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana memunculkan hukum acara dalam situasi darurat. Akademisi, aktivis pemerhati hukum dan jurnalis yang tiap hari melihat bagaimana pontang- pantingnya aparat hukum, termasuk hakim menjalankan tufoksinya dengan segala resiko tertular wabah Corona pula," ucapnya.

Jika disuruh memilih aman, hakim-hakim  tidak mau sidang teleconference atau videoconference. Maunya stop dulu semua persidangan sampai wabah Corona dinyatakan selesai. Namun proses hukum harus tetap berjalan, sementara hukum acara dalam situasi darurat tidak ada. Para penegak hukum mengalami dilema dalam menerapkan hukum acara yang ada ke situasi darurat. Di satu sisi ada hukum acara, di sisi lain menghendaki kedaruratan, dan itu semua ada resikonya. Penasehat hukum terdakwa pun, yang biasanya ketika situasi normal tidak mau kalau hak-hak kliennya tidak diberi, misalnya tidak hadir saat pembacaan pledoi atau tuntutan tapi sekarang mereka mengerti dan tidak keberatan karena paham ini situasi darurat," tutur Joemyamto.

Kasus judi di apartemen Robinson terdiri beberapa berkas. Dua berkas terdakwanya 36 dan satunya lagi 25 terdakwa. Oleh karenanya, sulit untuk menghadirkan semua terdakwa dalam sidang teleconference. “Jadinya sidang dilangsungkan berdasarkan pasal 154 ayat 5 KUHAP dan Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman, berkebetulan  acara pemeriksaan telah selesai, tinggal acara pembacaan tuntutan, pledoi dan putusan,"  kata Joemyamto. Malangnya, salah satu terdakwa yang terserang virus Corona akhirnya harus mendahului rekan-rekannya, pembela, jaksa dan majelis hakimnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto