logo

Lamban Tangani BLT Dana desa, Mendes PDTT Surati Kepala Daerah

 Lamban Tangani BLT Dana desa, Mendes PDTT Surati Kepala Daerah

Konferensi pers secara virtual, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (kanan).(foto,ist)
19 Mei 2020 04:15 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kepala daerah diminta bergerak cepat dan membantu desa dalam mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bakal menyurati pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam menangani penyaluran BLT Dana Desa.

Hal tersebut dikemukakan saat konferensi pers secara virtual, dari Jakarta,, Senin (18/5/2020). Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa harus segera dilakukan mengingat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu penyaluran.

“Hari ini kita berkirim surat lagi khusus kepada daerah yang penyaluran BLT Dana Desanya masih sangat rendah. Untuk dilakukan percepatan. Sekaligus kita support data terkait desa yang sudah melakukan Musdes (Musyawarah Desa) Khusus, dan desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desa, juga untuk membantu mempercepat proses penyalurannya,” paparnya.

Gus Menteri mengemukakan, hingga hari ini (Senin,18/5/2020), sebanyak 12.829 desa atau 24 persen desa telah melakukan penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM. Masih terdapat 33.345 desa atau 63 persen desa yang telah melakukan Musdes Khusus dan telah menetapkan calon KPM belum menyalurkan BLT Dana Desa.

Dia menjelaskan, keterlambatan penyaluran tersebut disebabkan karena belum selesainya proses integrasi data penerima bantuan pemerintah atau belum disahkannya calon KPM BLT Dana Desa oleh kabupaten/walikota.

“Karena memang tidak mudah melakukan sinkronisasi data untuk menghindari over lapping. Sementara waktu sudah sangat mendesak, sudah mau lebaran,” tutur Gus Menteri.

Mengantisipasi hal tersebut, Mendes PDTT mengeluarkan Surat Intruksi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu BLT Dana Desa bagi Desa yang telah Menyelenggarakan Musdes Khusus. Surat tersebut menginstruksikan desa yang telah menyelenggarakan Musdes Khusus dan penetapan Calon KPM BLT Dana Desa mulai tanggal 9 Mei 2020, agar segera menyalurkan BLT Dana Desa kepada KPM yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musdes Khusus Penetapan BLT Dana Desa tahap I, meski belum mendapatkan pengesahan KPM dari Bupati/Wakikota.

“Kemarin (Minggu 17/5/2020), sudah saya keluarkan surat instruksi penting, bahwa yang sudah Musdes Khusus dari 9 Mei sampai hari ini, bisa langsung salurkan BLT Dana Desa. Sekaligus mengajukan pengesahan sinkronisasi data di walikota/ kabupaten. Selanjutnya penyaluran BLT Dana Desa tahap berikutnya dilakukan berdasarkan data KPM yang telah disahkan bupati/ walikota,” terangnya.

Di sisi lain, Gus Menteri mengapresiasi provinsi yang hampir seluruh desanya telah melakukan penyaluran BLT Dana Desa. Dia menyebutkan, ada lima provinsi dengan persentase jumlah desa terbanyak yang telah menyalurkan BLT Dana Desa.

Di antaranya Provinsi Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi Tenggara. Sementara lima provinsi dengan persentase jumlah desa paling sedikit yang telah menyalurkan BLT Dana Desa ialah Provinsi Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh.

“Penyaluran BLT-nya yang paling rendah Banten. Kalau tidak salah baru 5 desa yang sudah tersalurkan. Padahal Musdes Khususnya sudah banyak, sudah hampir 50 persen desa. Tapi yang salur baru 5 desa," ungkapnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto