logo

Kemendes PDTT Ajak ITB Rumuskan Dana Desa Berkeadilan Dan Tepat

Kemendes PDTT Ajak ITB Rumuskan Dana Desa Berkeadilan Dan Tepat

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (foto, ist)
19 Mei 2020 02:17 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Dalam upaya reformualsi alokasi dan penentuan skala prioritas Dana Desa, agar lebih akomodatif untuk pembangunan kawasan perdesaan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Sekjen Anwar Sanusi dan Pejabat Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menggelar Video Conference dengan Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung (ITB), dari Jakarta, Senin (28/5/2020).

Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT, dalam arahannya mengatakan, pembangunan desa harus bertumpu pada akar budaya. Kearifan lokal harus menjadi prioritas untuk diberikan ruang gerak yang maksimal.

Dicontohkannya, kepala desa dulu dianggap menjadi figur yang bisa menyelesaikan segala persoalan di desa, karena bertumpu pada kearifan lokal dan akar budaya. "Karenanya, kami ingin ada focusing dan penataan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat desa dengan adanya Dana Desa saat ini," kata dia.

Gus Menteri menuturkan, perlu adanya penataan paradigma karena pada dasarnya Dana Desa ini miliki nilai positif yang cukup banyak. Meski ada pernyataan sebagian kalangan yang menyebutkan, jika itu justu membuat gotongroyong di desa menjadi berkurang.

Karenanya, lanjutnya, perlu dilakukan sebuah strategi yang tepat. Agar berbagai sorotan dengan keberadaan Dana Desa bisa dieliminasi.

Dikemukakannya, Kemendes PDTT sering dikritik karena formulasi Dana Desa tidak mencerminkan keadilan dan belum berpengaruh secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di desa. Untuk itu, ujar Gus Menteri, Kemendes PDTT membutuhkan dukungan ITB untuk reformulasi Dana Desa.

"Meski ini ranah Kemenkeu, tapi Kemendes PDTT akan berikan usulan jika ada masukan dari ITB," kata Gus Menteri. Selain itu, Kemendes PDTT juga mengajak ITB untuk melakukan kajian atau telaah akademik.

Untuk memberikan masukan soal strategi penentuan skala prioritas pengunaan Dana Desa. Pasalnya, hingga saat ini, diakui Gus Menteri, memang regulasi terkait Dana Desa memang terkesan menyamakan kondisi desa yang ada di Papua dengan desa yang ada di Bandung.

"Ini jadi satu masalah sendiri, yang perlu ada penanganan atau perubahan paradigam dan alur pikir. Kami harapkan dukungan dari Civitas Akademiki ITB," kata dia.

Hal yang agak mendesak karena waktunya agak mepet, ujar Gus Menteri, adalah penyusunan Peraturan Menteri Desa (Permendes) terkait dengan Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang harus selesai pada bulan Agustus 2020 ini. Dukungan ITB yang juga diharapkan Kemendes PDTT yaitu terkait Sistem Informasi Desa.

Dari sisi kebijakan Jaring Pengamanan Sosial (JPD) yang ditetapkan Presiden untuk antisipasi Covid-19 luar biasa banyak termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Disrbutkannya, BLT sendiri pada faktanya baru terealisasi sekitar 24 persen.

Sementara desa yang sudah menyelesaikan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penentuan Keluarga Peneriman Manfaat (KPM) sekitar 50 ribuan desa. Salah satu penyebab minimnya realisasi ini karena masalah tumpang tindih data di tingkat Kabupaten. Kemendes PDTT memang mensyaratkan hasil Musdes dibawa ke tingkat Kabupaten untuk disinkronisasikan.

"Ini Kelemahan tapi merupakan keniscayaan. Dengan sinkronisasi di daerah terjadi hambatan luar biasa," kata Gus Menteri.

Kemendes ingin di tahun 2021 jadi momentum untuk ada Sistem Informasi Desa, yang terkait kelengkapan data mengenai desa yang juga berisikan soal potensi desa. Jika memang hal ini disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka bisa saja aparatur desa dilatih oleh BPS sebagai operatornya.

Sampai akhirnya, seluruh data itu basisnya di desa dan updating data ini bisa dilakukan setahun sekali dengan gunakan Dana Desa.

Di bagian lain, Rektor ITB Reini D Wirahadikusuma mengapresiasi kepercayaan Kemendes PDTT, mengajak ITB untuk bersama-sama memikirkan arah dan skala prioritas pembangunan desa.

"ITB berkenan membantu karena kebetulan kampus baru akan aktif kembali pada Agustus 2020 maka itu ada alokasi waktu untuk kerja sama ini," kata Rektor ITB.

Editor : Gungde Ariwangsa SH