logo

Covid-19: Menyayat Hati Rakyat, Mengoyak Hukum

Covid-19: Menyayat Hati Rakyat, Mengoyak Hukum

18 Mei 2020 01:54 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Memancing di air keruh. Begitu pepatah mengatakan. Menaikkan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah wabah virus corona (Covid-19). Begitu yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kado pahit yang menyayat hati rakyat dan mengoyak hukum. Ironi di negara kesejahteraan dan di negara hukum. 

Ketika Covid-19 terus menuntut korban dan di kala kebingungan makin merebak dalam menghadapi virus ganas dan mematikan yang bermula dari Wuhan, China itu, tiba-tiba saja Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Perpres yang mengatur kembali kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di luar pemangku kekuasaan di tingkat pusat, semua sontak dan kaget menyambut keputusan, kebijakan dan langkah pemerintah itu. Terutama rakyat yang hidupnya  semakin sulit dengan adanya penyusupan virus yang tidak terlihat dengan mata. Hati rakyat terluka dan  semakin tersayat oleh sikap pemerintah yang seperti tidak mengerti tentang krisis yang menimpa warga negaranya. 

Seperti tiada empati pada rakyat yang semakin susah menjalani hidup dengan hilangnya sumber kehidupan. Penghasilan lenyap karena usaha yang dijalani selama ini tidak bergerak lagi. Para pekerja kehilangan nafkah karena dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Sudah begitu bantuan sosial berupa uang tunai atau sembilan bahan pokok (sembako) tidak pernah jelas. Pemerintah belum mempunyai pola yang jelas dan bisa menyentuh semua lapisan yang layak menerima bantuan itu. Dalam kondisi seperti itu para pejabat pemerintah justru mempertontonkan silang pendapat dan rebutan pengaruh demi menaikan citra pribadi, kelompok dan partai. 

Rakyat pun tidak mendapatkan ketenangan dalam menjalankan instruksi pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19. Di satu sisi rakyat diminta untuk tidak keluar rumah dan melakukan kerumuman namun di sisi lain pemerintah membuka operasi moda transportasi. Tambah bingung lagi, keluar instruksi harus membuat berbagai macam surat. 

Kelonggaran yang menyakitkan hati buat rakyat yang sejak awal sudah berjuang keras mentaati aturan tidak ke luar rumah dan bepergian. Pengorbanan mereka seperti sia-sia karena dirusak oleh kebijakan pemerintanya sendiri. Di saat seperti itu masih ada pejabat yang berkoar-koar meminta rakyat disiplin, jangan bepergian, cuci tangan, jaga kebersihan dan jaga jarak. 

Kebingungan rakyat bukan diatasi. Kebingungan justru terus ditambah.  Yang makin menyakitkan tiba-tiba ada perintah untuk berdamai dengan Covid-19.

Setelah rakyat bingung itu keputusan menaikan kembali iuran BPJS Kesehatan digelontorkan. Hidup akan makin sengsara karena dalam kondisi sulit seperti saat ini tidaklah banyak rakyat yang mampu menjawab beban kenaikan itu. Pertahanan rakyat untuk menghadang Covid-19 digerus oleh para pemimpinnya yang tidak mengerti kondisi nyata rakyatnya. 

Kebijakan menaikan iuran BPJS Kesehatan itu juga mempertontonkan kepada rakyat sikap pemerintah  yang tidak patuh kepada hukum. Pemerintah secara sadar atau tidak dengan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan itu sudah menentang keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Putusan MA tersebut bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada presiden. Hal itu tertuang dalam Undang-undang tentang MA dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Menentang keputusan lembaga tertinggi kekuasaan hukum merupakan tindakan yang mengoyak hukum yang seharusnya dihormati di negara hukum. Keberanian pemerintah mencabik keputusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap telah menodai kepastian hukum di Indonesia. Diabaikannya keputusan MA itu akan menjadi contoh buruk untuk penegakan hukum. Fatalnya, itu dilakukan oleh pemerintah yang memegang kuasa. 

Drama kegelapan negara demokrasi di era reformasi yang sangat diagung-agungkan akan membawa negara ini lebih menghormati hukum dan makin mensejahterakan rakyatnya.  Harapan tinggal harapan karena kenyataannya tidaklah seindah teriakan dan aksi saat memperjuangkan reformasi itu. Hati rakyat yang makin tersayat dan hukum yang terus terkoyak menjadi tanda pembunuhan secara perlahan reformasi oleh kezoliman. ***

• Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id, pemegang Kartu UKW Utama, Ketua Siwo PWI Pusat

Editor : Gungde Ariwangsa SH