logo

Pemerintah Siap Bantu WNI Di Malaysia

Pemerintah Siap Bantu WNI Di Malaysia

Rapat Tingkat Menteri (RTM) melalui video conference dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy.(foto,ist).
31 Maret 2020 22:23 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah Raja Diraja Malaysia memberlakukan kebijakan Movement Control Order (MCO), sejak 18 Maret hingga 14 April 2020. Akibatnya ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini tertahan di Negeri Jiran tersebut.

Pemerintah Indonesia menjajaki seluruh kemungkinan yang ada, untuk  membantu para WNI itu. Mulai dari perencanaan untuk memulangkan mereka ke Tanah Air, serta menyiapkan pengiriman bantuan sosial bagi mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat konferensi pers melalui teleconference di Jakarta, Selasa (31/3/2020) menyatakan, Presiden telah menyetujui untuk mengirimkan bantuan sosial kepada WNI yang ada di Malaysia.

Terutama, yang berstatus pekerja harian yang terdampak kebijakan MCO. "Sesuai pesan Presiden, tugas kita adalah menjaga keselamatan WNI baik yang ada di dalam negeri sendiri maupun yang di luar negeri. Kalau yang di luar sudah aman sebaiknya di sana tidak usah pulang. Kita sudah diskusikan, intinya Presiden menyetujui agar kita kirim bantuan," ungkap dia.

Menko PMK menyebutkan, jenis bantuan yang disepakati antara lain dengan mengirimkan sembako dan kebutuhan bahan pokok lain. Untuk pengiriman menggunakan fasilitas transportasi TNI bekerja sama dengan pihak Malaysia, dengan angkutan darat setiba di Negeri Jiran.

Pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) melalui video conference, saat membahas Strategi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah Kapal (ABK), dia menyampaikan sesuai Permenko PMK Nomor 5/2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras oleh Pemerintah untuk Bantuan Sosial.

Maka, penanggulangan dalam keadaan bencana dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan beras masyarakat, pada masa keadaan tanggap darurat. "Dalam konteks ini, kita berusaha untuk menahan sebanyak mungkin para migran kita di Malaysia untuk tidak pulang. Per-27 Maret 2020, sedangkan untuk cadangan beras yang ada di Bulog saat ini cukup yakni sekitar 1,38 juta ton," terang Menko PMK.

Di sisi lain, pemerintah akan tetap memberlakukan pemeriksaan ketat serta aturan protokol kesehatan, bagi setiap individu yang masuk ke Tanah Air, tidak terkecuali Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Apabila ditemukan gejala mengarah Covid-19, petugas KKP akan melakukan karantina kesehatan yang diperlukan.

Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan, dalam kurun dua hari ini diperkirakan 1.287 WNI yang merupakan para ABK dari berbagai penjuru dunia sudah dan akan masuk ke Indonesia. Total yang akan kembali ditaksir mencapai 11.388 dari 80 kapal pesiar.

"Itu semua masuknya ke Bali. Sehingga, yang perlu kita lakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Bali terutama Gubernur, untuk memberlakukan prosedur pengamanan dan kesehatan secara ketat," tuturnya.

Kemenlu, ujarnya, telah berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk membuat kebijakan baru, terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Beberapa hal, yakni semua pendatang WNA dari seluruh negara untuk sementara tidak diizinkan masuk atau transit ke wilayah Indonesia.

Terkecuali pemegang izin tinggal diplomatik dan dinas, serta keperluan-keperluan lain yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Namun,; tetap dengan protokol kesehatan yang berlaku.

"Pak Menkumham akan membuat lebih dulu Permen-nya dan nanti kami akan umumkan. Menutup sementara wilayah kita dari WNA, tapi tidak menutup penerbangan, karena penerbangannya akan kita gunakan untuk para WNI yang kembali. Juga untuk kargo karena kargo kita perlukan," jelas Menlu.

Editor : Gungde Ariwangsa SH