logo

Di-PHK Setwapres, TP2AK Akan Ajukan Perkara Ke PHI

Di-PHK Setwapres, TP2AK Akan Ajukan Perkara Ke PHI

31 Maret 2020 18:41 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sejumlah tenaga ahli di Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) berencana mengajukan perkara, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa mereka ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI).

Hal itu dikemukakan Kuasa Hukum tenaga ahli stunting tersebut, Ridho SH, dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Dia menilai PHK yang dilakukan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) kepada sejumlah tenaga ahli itu cacat hukum. "PHK ini melanggar UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan," ujarnya.

Ridho menjelaskan, alasan Setwapres melakukan PHK terhadap enam orang tenaga ahli stunting, karena mereka dianggap memiliki kinerja buruk. Namun, Setwapres tidak mampu menunjukkan proses evaluasi kinerja.

Dikemukakannya, status para tenaga ahli stunting seperti tertera dalam kontrak kerja adalah sebagai karyawan dengan perjajian kerja waktu tertentu (PKWT). Artinya, kata dia, sudah seharusnya seluruh tenaga ahli tersebut menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan jangka waktu berakhir kontrak.

Akibat kejadian ini, para tenaga ahli stunting korban pemecatan mengalami tekanan psikologis. Apalagi, ditengah situasi darurat bencana non alam Covid-19 ini.

"Mereka punya anak, istri, punya keluarga, dan rata-rata merupakan tulang punggung keluarga," kata Ridho. Dia menuturkan, pihaknya telah melakukan upaya perundingan dengan Setwapres yang diwakili oleh PT LPPSLH, namun tidak menemui titik temu.

Editor : Gungde Ariwangsa SH