logo

KPK Sesuaikan Kondisi Merebaknya Pandemi Covid-19 Dengan Jadwal Kunjungan

KPK Sesuaikan Kondisi Merebaknya Pandemi Covid-19 Dengan Jadwal Kunjungan

KPK
30 Maret 2020 16:46 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: KPK menyesuaikan kebijakan jadwal kunjungan tahanan di masing-masing rutan cabang KPK. Hal tersebut seiring merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Jangan sampai kunjungan atau bezuk menjadikan peluranan virus corona semakin meluas.

"Pengunjung (tahanan) sementara ini ada batasan, bagi yang suhu tinggi atau sakit tidak diperbolehkan," ujar Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Pemerintah menetapkan status bencana COVID-19 menjadi 91 hari hingga 29 Mei 2020. Hal ini berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dalam poin kedua. "Perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020,” demikian surat tersebut juga menyatakan kalau segala biaya yang dikeluarkan akibat perpanjangan status tanggap COVID-19 dibebankan pada dana siap pakai yang masuk dalam anggaran BNPB. Lalu keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 29 Februari 2020.

Seorang warga binaan penghuni Lapas Sukamiskin pada Minggu 29 Maret 2020 juga berkirim surat kepada Presiden Ir Joko Widodo. OC Kaligis, warga binaan itu, terlebih dahulu menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya  ibunda tercinta  ibu Sujiatmi  Notomihardjo. Sebagai seorang Katolik dan sesuai dengan keyakinan saya,  saya turut mendoakan semoga beliau beristirahat di surga dalam penuh kedamaian (Requiscat in Pace).

Kami semua warga binaan Sukamiskin, panik  mengikuti korban korban wabah corona yang setiap hari  menimpa dunia termasuk Indonesia. Kami dapat membayangkan betapa rumitnya pemikiran dan tindakan tindakan bapak yang segera akan bapak lakukan demi melindungi bangsa Indonesia  yang lagi ditimpa wabah yang sangat mengerikan  itu. Belum lagi akibat wabah tersebut perekonomian Indonesia juga kena dampaknya.

Di seluruh belahan dunia mulai dari Iran, Afganistan, Sudan, negara-negara Eropa Barat, Amerika, Venezuala, pemerintah dengan alasan kemanusiaan membebaskan para tahanan. Di Indonesia kami para warga Sukamiskin mulai dari para ex menteri, para gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, ex pemimpin partai politik, para pengusaha warga binaan,  menyampaikan permohonan  petisi amnesti umum kepada bapak.  

Salah satu dasar premohonan petisi tersebut adalah alasan peri kemanusiaan sesuai falsafah Panca Sila yang kita anut. Sebagai negara hukum Indonesia juga berdasarkan   Undang-undang Nomor 12/2005 telah mengratifikasi Kovenan International atas Hak Sipil Dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right).

Salah satu pasal yang sangat mendasar untuk pembebasan tahanan, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia yang telah membebaskan tahanan adalah pasal 4 ICCPR. Pasal 4.:”Menetapkan bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang    dari kewajibannya menurut konvensi ini sejauh hal itu mutlak di perlukan  oleh kebutuhan situasi darurat tersebut dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan disktriminasi yang semata mata didasarkan pada ras, warns kulit, jenis kelamin , bahasa, agama atau asal-usul social.” Ketentuan ini sesuai  dengan falsafah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi azas peri kemanusiaan.

Semoga di tengah kesibukan bapak, Pak Presiden berdasarkan hak prerogatif, bapak dapat mempertimbangkan petisi warga binaan Sukamiskin, yang sekaligus mewakili seluruh rumah tahanan di Indonesia. Atas perhatian Bapak Presiden, saya mewakili semua rekan-rekan warga binaan, mengucapkan banyak terima kasih. Demikian surat OC Kaligis kepada Presiden Jokowi.

Namun, kata Koalisi Masyarakat Sipil, social distancing atau mengambil jarak dari aktivitas sosial untuk menekan risiko penularan COVID-19 tidak dikenal dalam ketentuan hukum Indonesia. Penetapan status bencana nasional itu merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Padahal, UU ini tidak mengenal konsep social distancing.

Apabila yang dimaksud dengan social distancing merupakan “pembatasan sosial”, hal itu dikenal di UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 59 UU 6/2018 menyebutkan “Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang merupakan bagian dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)". "Tetapi status KKM harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah," kata anggota KMS Haris Azahar.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH