logo

Tak Bisa Andalkan Pemkab, Warga Sidoarjo Semprot Corona Secara Swadaya

 Tak Bisa Andalkan Pemkab, Warga Sidoarjo Semprot Corona Secara Swadaya

29 Maret 2020 14:15 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SIDOARJO: Warga Kabupaten Sidoarjo, beramai-ramai menggeliat, semakin meningkat. Covid-19 (Corona) di wilayah ini. Mayoritas warga senang harus bergerak cepat, karena tak bisa mengandalkan bantuan dari Pemkab Sidoarjo yang sangat terbatas.

Menurut Ketua Paguyuban RW Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Moch Kusaini, warga yang nyaman tidak tenang jika kawasannya belum melakukan penyemprotan desinfektan. "Masalahnya, desa kami hanya memiliki 3 alat semprot. Ini harus digunakan sebanyak 15 RW," ujar Kusaini yang juga Ketua RW 03 tersebut, Minggu (29/3/2020).

Khawatir kedahuluan virus yang menakutkan tersebut, warga memutuskan melakukan pengadaan alat dan bahan swadaya. Selain wilayah RW 03 yang dihuni 538 KK dengan 2.000 jiwa memiliki sentra kuliner terkenal, yang sering dibuat ajang jujugan masyarakat dari luar wilayah.

Kawasan Wisma Tropodo yang 80 persen penduduknya sudah lanjut lanjutkan, setuju swadaya karena ingin penyemprotan dilakukan sesering mungkin, hingga wabah Corona benar-benar dihapus. Pengisian alat semprot permanen diputuskan, karena mereka tidak mungkin mengandalkan pemerintah desa yang hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 juta pertahun.

Pihaknya mengklaim, pihaknya memang sangat membutuhkan informasi yang mereka terima hanya bersumber dari media-media sosial. Mereka tidak pernah menerima sosialisasi resmi dari pihak terkait, seperti lazimnya di pemerintahan.

Perhatian Pemkab Sidoarjo itu, juga contohkan dari musibah banjir yang selalu menyelamatkan warga di kawasan tersebut. "Faktor banjir yang bersumber dari Kali Cantel, sebetulnya merupakan kabupaten kewenangan. Tapi nyatanya, kami harus iuran sendiri untuk pengadaan tiga unit mesin pompa untuk mengalirkan banjir," ujarya.

Kusaini yang 16 tahun disetujui ketua RW ini kemudian membahas tentang iuran pengadaan pompa air Rp175 juta dan ganti semua biaya operasional swadaya sejak 2004 lalu. Kebetulan, kata dia, waktu itu menyangkut warga masih berstatus pekerja, sehingga penggalangan dana tidak perlu membebani mereka.

Pengadaan mesin pompa swadaya oleh warga RW 03 akhirnya diterima pula oleh 3 RW yang lain, dari bencana banjir rutin tahunan tersebut. Tanpa campur tangan Pemkab Sidoarjo, mereka mendanai operasional rumah pompa, mulai dari menggaji operator Rp1,4 juta perbulan, membiayai perbaikan, hingga penggantian suku cadang.

Keterbatasan infrastruktur yang berlangung sejak lama itu, kata Kusaini, dipicu oleh kurangnya perhatian pemkab lokal. Minimnya perhatian semakin meningkat seiring masuknya Bupati Saiful Ilah ke balik jeruji KPK, karena tersandung kasus korupsi.

Berbekal realita, para ketua RW di desanya meminta Kusaini yang berlatar belakang kontraktor itu untuk ikut maju dalam bursa Pilkades Tropodo yang rencana awalnya akan digelar 19 April mendatang. "Saya yang dapat mendukung pengembangan masyarakat Desa Tropodo, melalui pemanfaatan potensi desa," ujar Kusaini yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Jatim tersebut.

Saat ini, kata dia, mendukung banyak industri di wilayahnya belum memberi manfaat bagi warga lokal. Dia kemudian mencontohkan banyak warga yang tinggal bersebelahan dengan pabrik, yang bekerja di pabrik di Kabupaten Pasuruan dengan upah yang sama. ***