logo

Pekerja Tergolong ODP Terkait Covid-19 Upahnya Dibayarkan Penuh

 Pekerja Tergolong ODP  Terkait  Covid-19 Upahnya  Dibayarkan Penuh

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
17 Maret 2020 20:35 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/ 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. SE itu ditandatangani, di Jakarta, pada Selasa, 17 Maret 2020, dan ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam SE Menaker, disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pemdemi COVID-19, serta mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja.

Menaker mengatakan, bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi. "Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Sedangkan, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing, guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sehingga, menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/ buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha. Maka, perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

“Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para Gubernur diminta untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/ Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing,” tutur Menaker.

Dia menjelaskan, SE diterbitkan dengan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi WHO, yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Maka, perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.

“Kita minta para Gubernur pengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja,” ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH