logo

Manfaatkan Kelangkaan, Pabrik Masker Ilegal Digerebek

Manfaatkan Kelangkaan, Pabrik Masker Ilegal Digerebek

Istimewa
28 Februari 2020 21:29 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Di tengah kelangkaan masker menyusul isu merebaknya virus Corona, polisi menggerebek pabrik masker ilegal   di Cakung, Jakarta Utara. 10 orang diamankan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (PMJ)

Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus menduga masker ilegal ini  didistribusikan ke beberapa tempat penjualan masker, termasuk rumah sakit.

"Masker ini tak memiliki izin produksi, label Standar Nasional Indonesia, serta izin dari Kementerian Kesehatan. Pemasaran juga sudah ke toko toko hingga rumah sakit," kata Yusri di lokasi pabrik, pergudangan Cakung, Jumat (28/2/2020).

Polisi sebelumnya menggerebek dua gudang tempat menimbun dan memproduksi masker ilegal di Cakung, Jakarta Timur. Menurut Yusri, masker yang mereka produksi memiliki bahan dengan standar paling rendah

Masker tersebut, angka yang terdiri dari pekerja, sopir, hingga penanggung jawab gudang ditangkap polisi.

Berdasarkan pemeriksaan, dua pabrik milik PT Uno Mitra Persada sebagai pemasaran produk dan PT Unotec Mega Persada sebagai produsen itu telah beroperasi sejak Januari 2020 lalu. Mereka mendatangkan bahan dan alat untuk membuat masker dari Cina. "Mereka membaca situasi bahwa masker ini sangat dibutuhkan dan harganya bisa 10 kali lipat dari harga biasa," ujar Yusri.

Pabrik rata-rata memproduksi 850 boks masker per hari. Mereka menjual satu boksnya seharga Rp 230 ribu dan meraup omset Rp 200 juta setiap harinya. Dalam penggerebekan itu polisi menyita 60 kardus berisi 3 ribu boks masker.

Sementara itu, lima pekerja yang ditangkap saat penggerebekan mengatakan telah bekerja sekitar dua bulan dengan gaji Rp 120.000 per hari. Setiap harinya mereka bekerja mulai pukul 07.00-19.00 WIB.

Polisi menjerat para tersangka yang telah ditangkap dengan Pasal 197 subsider 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal itu diatur hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

Polisi juga menjerat mereka dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal itu mengatur hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto