logo

Pemerintah Matangkan RPP Awak Kapal Migran

Pemerintah Matangkan RPP Awak Kapal Migran

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
13 Februari 2020 23:35 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah terus matangkan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan di Indonesia. Sinkronisasi regulasi lintas kementerian dalam penyusunan RPP ini dilakukan untuk mensinergikan pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing Kementerian / lembaga terkait.

"Pembahasan rapat koordinasi ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelindungan bagi pekerja awak kapal migran Indonesia yang bekerja di luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat rapat kerja bersama antara Kemnaker, Kementerian KKP, Kemhub, serta Komisi IX DPR RI di ruang rapat komisi IX DPR RI , Jakarta, Rabu, (12/2/2020).

Raker yang dipimpin oleh Felly Estelita Runtuwene, selaku Ketua Komisi IX DPR RI ini turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo.

Saat ini, RPP bagi awak kapal migran telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Menaker menjelaskan, dalam penyusunan RPP telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Bahkan, dalam rapat yang difasilitasi Kemenko PMK pada 19 Juni 2019 tahun lalu, telah ditandatangani kesepakatan oleh perwakilan dari Kemnaker, Kemhub, KKP, BNP2TKI, Kemlu, Kemenkum HAM, Kementerian PPPA, Setkab, serta Kemenko PMK. Dalam pertemuan itu disepakati beberapa poin.

Di antaranya, Kemnaker menjadi regulator terhadap pengaturan penempatan dan pelindungan pelaut dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang pelayaran dan kelautan perikanan (Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan). RPP awak kapal hanya mengatur mengenai penempatan dan pelindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan, yang bekerja di atas kapal berbendera asing.

Terkait dengan Persyaratan perusahaan penempatan awak kapal, persyaratan awak kapal, serta syarat dan kondisi kerja. Seperti upah, waktu kerja istirahat, cuti, jaminan sosial asuransi, pencegahan kecelakaan kerja, pemulangan, pelayanan kesehatan di atas kapal dan di darat, serta akses kesejahteraan di pelabuhan.

"Sedangkan pengaturan mengenai teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengaturnya," ujar Menaker.

Perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan, terangnya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang harus memenuhi persyaratan UU No. 18 Tahun 2017.

Sementara, terkait Awak Kapal yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan (P3MI), BPPMI, serta perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, wajib ikut serta dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

Editor : Gungde Ariwangsa SH