logo

BKKBN - Stakeholder Perkuat Komitmen Men-Deliver Aksesibilitas Program Banggakencana

BKKBN - Stakeholder Perkuat Komitmen  Men-Deliver Aksesibilitas Program Banggakencana

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo Sp OG (K).(foto,ones)
13 Februari 2020 21:56 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) merupakan program strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo Sp OG (K), di sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tahun 2020 bertajuk “BKKBN Bersama Stakeholder dan Mitra Kerja Men-deliver Aksesibilitas Program Banggakencana”, di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Hal ini, lanjutnya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Begitu pula Program Banggakencana, dengan dukungan dan komitmen para stakeholder dan mitra kerja, diharapkan manfaat program bisa langsung dirasakan masyarakat. Pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program Banggakencana, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, serta Kampung KB, juga dirasakan belum optimal.

Karenanya, untuk men-delivery diperlukan dukungan komitmen dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja. Para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, meliputi organisasi profesi, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, swasta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan.

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan bersama jajaran BKKBN selama 7 bulan terakhir pasca dilantik sebagai kepala BKKBN. Yakni (1) Melakukan distribusi dinamis Alokon, (2) Menyelesaikan E-Katalog Sektoral, (3) Membangun Rantai Pasok, (4) Restrukturisasi kelembagaan dan Penyederhanaan jabatan struktural sampai dua level, (5) Membangun Zona Integritas (ZI) wilayah bebas praktik korupsi dan wilayah birokrasi melayani, menjadi salah satu target kerja semester II tahun 2019, (6) Melakukan Rebranding, pada akhir Desember, BKKBN telah melakukan Rebranding terhadap program yang meliputi : Aransemen ulang lagu Mars KB, logo, tagline maupun jingle.

Disamping itu istilah KKBPK, saat ini kita kemas ulang dengan istilah Banggakencana. Banggakencana merupakan kependekkan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Intinya sama namun hanya istilahnya saja berbeda agar lebih mudah dipahami dan dekat di telinga masyarakat terutama di kalangan milenial dan zilenial. Dia berharap pada seluruh jajaran di BKKBN, agar membuka diri serta saling terbuka dalam menjalin kemitraan, serta selalu berorientasi pada output dengan membuat rencana aksi yang konkret dan dapat terimplementasi di lini lapangan. Agar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemitraan dengan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang dibangun BKKBN diwadahi dalam Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Berdasarkan data BKKBN tahun 2019, terdapat sebanyak 118 Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan/Mitra Kerja, ini adalah jumlah yang sangat besar.

Terkait hal itu, efektivitas implementasi MoU, perlu dievaluasi bersama. Untuk itu, dia mengingatkan, melalui Rakornis Kemitraan ini, peserta dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan MoU secara konkret, termasuk hambatan dan keberhasilannya. Hal ini penting karena kerja nyata dan karya nyata sangat dibutuhkan untuk keberhasilan Program Banggakencana.

"Jangan sampai kemitraan yang dijalin antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja terhenti pada penandatanganan MoU saja," terang Kepala BKKBN.

Editor : Markon Piliang