logo

Tuntutan Untuk Terdakwa Narkoba Sarat Disvaritas

Tuntutan Untuk Terdakwa Narkoba Sarat Disvaritas

Kejari Jakut
24 Januari 2020 21:23 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mirna Eka Mariska SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara terhadap terdakwa Nelwansyah Bin alm Buyung yang hanya dua (2)  tahun pidana penjara dipertanyakan terdakwa-terdakwa kasus narkotika.

 

Kendati barang buktinya 0,029 gram shabu,  terdakwa lain yang juga kedapatan memiliki barang haram jumlah sama ada yang dituntut 4 tahun bahkan sampai 7 tahun penjara ditambah denda Rp 800 juta. “Yang terdakwa ini kok bisa,” tanya salah seorang keluarga terdakwa di PN Jakarta Utara, Jumat (24/1/2020)

Tuntutan yang diduga hasil intervensi itu dibacakan di hadapan Ketua Majelis Hakim ChrisFajar Sosiawan SH MH. “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,029 gram tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” demikian JPU saat bacakan requisitornya.

Barang bukti berupa shabu seberat 0,029 gram dan alat hisap bong dimusnahkan dan terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara 5 ribu rupiah.

Atas tuntutan itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan pledoi secara lisan, yang intinya bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta hukuman yang seringan-ringannya.

Tentu saja atas tuntutan itu sejumlah terdakwa lainnya merasa cemburu dan menuding jaksa pilih kasih. Sebab tuntutan Jaksa Mirna Eka Mariska itu dianggap perlakuan menganakemaskan terdakwa.

Kendati terdakwa narkoba sama-sama hanya dikenakan pasal 127 belum tentu sidangnya hanya sehari atau kilat saja. Terdakwa tertentu saja bisa sidang kilat atau sehari tuntas, sedangkan terdakwa lain bisa juga sidang berulang kali sampai beberapa bulan.

Tuntutan jaksa terhadap terdakwa pemakai narkotika pun tidak sama, sangat bervariasi kalau tidak mau dikatakan sarat disvaritas. Hanya sebagian kecil saja yang dituntut masuk rehabilitasi. Selebihnya yang disebut-sebut atau diakui sendiri tak punya duit banyak mengurusnya, dituntut masuk penjara walau pun pada akhirnya adakalanya divonis majelis hakim masuk rehabilitasi.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan itu, didapat gambaran bahkan kesimpulan hanya terdakwa yang punya duit saja yang dituntut rehablitasi oleh JPU dan bersidang kilat. Terdakwa yang tidak punya duit adakalanya justru ditekan lagi oleh oknum JPU dengan tuntutan yang tinggi dan agak maksimal.

“Kita cari amannya saja. Daripada dicurigai pimpinan dapat duit yang diajukan tuntutan tinggi. Kalau ringan atau rendah dengan pertimbangan kemanusiaan, pimpinan malah Tanya “ada ini, kok tuntutannya rendah?”. Jadi cari amannya, yang tidak ada apa-apanya tuntut saja tinggi,” ungkap jaksa yang tidak berkenaan ditulis jati dirinya itu.

Editor : Gungde Ariwangsa SH