logo

Hasil Riset Harus Bisa Beradaptasi Dengan Kecepatan Inovasi Teknologi

Hasil Riset Harus Bisa Beradaptasi Dengan Kecepatan Inovasi Teknologi

Mensos Juliari P Batubara (kedua dari kiri) didampingi Sekjen Kemensos Hartono Laras (kanan) melihat kegiatan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta.(foto,ist)
24 Januari 2020 16:17 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - YOGYAKARTA: Hasil riset dan modul dari balai besar pendidikan dan pelatihan harus benar-benar adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk cepatnya inovasi teknologi.

Demikian dikemukakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, di sela kunjungan kerjanya (kunker) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Kamis (23/1/2020).

Dia berharap pusat-pusat unggulan seperti balai penelitian yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) bisa menjawab permasalahan terkini yang dihadapi masyarakat. “Kalau kita lihat perubahan yang berlangsung saat ini sangat dipengaruhi teknologi. Seperti BBPPKS ini coba berpikir ke depan. Bagaimana mulai mengadaptasikan teknologi. Mungkin nanti mekanisme penyaluran program-program social welfare yang masih manual akan digantikan oleh aplikasi di handphone,” tuturnya.

Mensos melakukan kunker di tiga unit pelaksana tekknis (UPT) sejak Rabu (22/01/2020). Yakni BBPPKS Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, serta Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof Dr Soeharso Surakarta.

Dikemukakannya, adaptasi teknologi dengan program kesejahteraan sosial juga membutuhkan sinergi dengan pihak lain. Karenanya, UPT Kemensos seperti BBPPKS, B2P3KS, dan BBRSBD perlu dikenal dan bersinergi dengan para stakeholder, seperti perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi.

Dalam sambutannya, Mensos menyatakan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan merupakan “otak” Kemensos. Dia mengingatkan, pekerjaan Kemensos tidaklah mudah kendati anggaran Kemensos terbesar keenam dari seluruh K/L.

"Ini karena yang diurus Kemensos adalah manusia. Yang kita urus ini bukan barang, bukan bangunan dan jembatan. Yang kita urus dan yang kita bangun ini manusianya. Oleh karena itu, saya tekankan bahwa tugas Kemensos bukan hanya pada distribusi bansos, tapi juga bagaimana membenahi peradaban,” tutur Mensos.

Dia menjelaskan, pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang tak kalah penting ialah juga harus membangun peradabannya.

Mensos mencontohkan, di sejumlah negara maju, pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS), penyandang disabilitas, lansia yang tidak punya akses, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, dilakukan oleh kalangan swasta.

“Di negara maju pemerintah sudah tidak terlalu ikut campur,” katanya. Di Indonesia, negara termasuk Kemensos, bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap PPKS. Karenanya, segenap pegawai di Kemensos dituntut punya kemampuan mentransformasikan dengan dimulai dari perubahan cara berpikir para pegawai. Mensos juga menyatakan,

Kemensos juga sudah mengantisipasi kelanjutan program prioritas nasional seperti PKH dan BPNT. Untuk itu, Kemensos sudah mempersiapkan payung hukum berupa rancangan undang-undang (RUU).

“Kita sudah memasukkan RUU perlindungan dan bantuan sosial serta RUU penanggulangan bencana. Keduanya sudah masuk program legislasi nasional artinya masuk ke daftar RUU yang diprioritaskan. Dengan adanya 2 RUU tersebut, BPNT dan PKH bisa lanjut terus,” tutur Mensos.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto