logo

MPOS Di Kabupaten Sorong Bantu Dongkrak Penerimaan Sektor Pajak

MPOS Di Kabupaten Sorong Bantu Dongkrak Penerimaan Sektor Pajak

Kepala Badan BP2RD Kabupaten Sorong, Oktovianus N. Kalasuat SH,M.Si/Foto:skid (Yacob Nauly)
21 Januari 2020 21:33 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - AIMAS:Kepala Badan  Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Kabupaten Sorong, Oktovianus  N.Kalasuat, SH,M.Si,mengatakan, atas bantuan  10 Mobile Payment Online System (MPOS) atau  Alat perekam pajak hotel, cafe dan restoran (horeca) yang dipasang  diprediksi  sangat membantu  pendapatan daerah.

Dikatakan, di Aimas, ibu kota kabupaten Sorong saat ini telah dipasang 10 MPOS di 8  restaurant , 1 hotel dan 1 penginapan. “Hasilnya, pajak dari restaurant, hotel dan penginapan  pemasukannya luar biasa bahkan terpantau  pula di HP petugas BP2RP termasuk juga di HP saya,”kata Kalasuat kepada suarakarya.id, di kantornya  di Aimas, SP II, Selasa (21/1/2020).

Menurut Kalasuat,  tahun 2020 ini akan ditambah lagi 40 MPOS untuk ditempatkan pada sejumlah rumah makan  yang tumbuh ibarat jamur di musim hujan di kota Aimas saat ini.

Untuk kabupaten Sorong, lanjutnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih merupakan pemasukkan  terbesar  untuk pajak. Kemudian, Bea Perolehan  Hak Atas Tanah  dan Bangunan  (BPHTB), Pajak  Penerangan Jalan, pajak Reklame, pajak restaurant, pajak mineral bukan logam dan batuan.

“Untuk sementara, item-item tersebut  masih merupakan  pendapatan pajak daerah kabupaten Sorong. Sedangkan  yang masih diupayakan adalah pajak dari rumah sewa, pajak hotel  dan penataan air bawah tanah,”katanya.

Kini pihaknya , lanjut Kalasuat, dalam tahap penyusunan  Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Sewa. Juga, melakukan pendataan tentang pengguna air bawah tanah di Aimas, kabupaten Sorong, guna peningkatan pendapatan daerah dari  sektor pajak.

Menurut Kalasuat, ia dan jajarannya kini membuat terobosan baru,  yaitu retribusi  penerimaan daerah di tepi jalan. Retribusi tersebut  baru digelar  Juni 2019 lalu.      

Menjawab pertanyaan suarakarya.id, Kalasuat, menyebut dalam UU Nomor 28 Tahun  2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah kewenangan daerah  ada 11 jenis pajak. Namun, untuk kabupaten Sorong  tidak semua menjadi potensi pajak.

Sesuai catatan  BP2RD  kabupaten Sorong, penerimaan  sektor pajak  tahun 2018 kabupaten ini sebesar Rp5 milar meningkat pada tahun 2019 Rp7 miliar dan tahun 2020 estimasi sebesar Rp10 miliar.

“Estimasi untuk tahun-tahun berkutnya penerimaan  daerah sektor pajak naik  200 hingga 300 persen karena  akan dilakukan penyesuaian zona  nilai tanah dan bangunan,”katanya.

Saat ini, lanjutnya, harga tanah dan bangunan di kabupaten Sorong sangat murah karena  belum tertata zona  nilai (harga) tanah sesuai perkembangan saat ini. Ke depan item tersebut ditata sehingga harga jual tanah meningkat  maka pajak pun ikut bertambah dari tahun sekarang dan sebelumnya, demikian Kalasuat. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH