logo

Sah Status Nurhadi Sebagai Tersangka Penerima Suap

Sah Status Nurhadi Sebagai Tersangka Penerima Suap

tersangka eks Sekretaris MA Nurhadi
21 Januari 2020 18:18 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Akhmad Jaini menyatakan penetapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka oleh penyidik KPK sah secara hukum. Dengan demikian, kasus  Nurhadi terkait dengan dugaan kasus korupsi Rp46 miliar bakal lanjut persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hakim tunggal Akhmad Jaini menyatakan, dalam pokok perkara dirinya menolak praperadilan pemohon I, II, dan III untuk seluruhnya. “Status tersangka para pemohon sah," ujar Hakim Akhmad saat nmembacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2020).

Dalam praperadilan ini, Nurhadi sebagai pemohon bersama menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. Ketiganya berstatus tersangka di KPK dengan sangkaan penyuapan dari Hiendra pada Nurhadi dan Rezky terkait pengurusan perkara di MA.

Akhmad Jaini dalam  pertimbangannya menyebutkan permohonan praperadilan Nurhadi ditolak lantaran penindakan KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian pendapat dari ahli yang dihadirkan tidak lagi dipertimbangkan. "Berdasarkan bukti-bukti di atas, surat perintah penyidikan atau sprindik, yaitu nomor 143 dan 144 telah sah secara hukum," ujarnya.

KPK menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait perkara di Mahkamah Agung pada periode 2011-2016. "Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK," demikian Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada  Senin (16/12/2019).

Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka. "Tersangka kedua adalah RHE (Rezky Herbiyono) swasta yaitu menantu NHD dan HS (Hiendra Soenjoto), Direktur PT. MIT (Multicon Indrajaya Terminal)," ungkap Saut.

Akhmad Jaini juga menyatakan  menolak eksepsi termohon seluruhnya sehingga dalam pokok perkara, menolak praperadilan permohonan seluruhnya sehingga menurut hakim, status tersangka yang tersemat pada ketiganya telah sesuai.  Termasuk juga mengenai surat penyidikan yang digugat Nurhadi, menurut hakim, hal itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum. "Membebani para pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil," ungkapnya.

Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Desember 2019 lalu. Ia dijerat tersangka bersama dengan menantunya, Rezky Herbiyanto, dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto.

Nurhadi dijerat kasus suap dan gratifikasi. Untuk kasus suap, Nurhadi diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra melalui menantunya, Rezky.

Suap diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi melalui Rezky juga diduga menerima janji 9 lembar cek dari Hiendra terkait perkara PK di MA.

Terkait  kasus gratifikasi, Nurhadi diduga menerima Rp 12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Uang itu diduga untuk pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta Permohonan Perwalian. Dengan demikian, Nurhadi dan Rezky sah dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B UU Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Hiendra juga sah dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b subsider Pasal 13 UU Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto