logo

Minimalisasi Banjir, DPRD DKI Akan Dorong Penganggaran Pembuatan Biopori Masif Di Jakarta

Minimalisasi Banjir, DPRD DKI Akan Dorong Penganggaran Pembuatan Biopori Masif Di Jakarta

Ketua Korps Alumni KNPI M Taufik (berdiri nomor 7 dati kanan) berpose dengan para nara sumber lain, serta peserta diskusi publik Korps KNPI, Sabtu (18/1/2020l).Foto: Suarakarya.Id Yon P
19 Januari 2020 11:02 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan segera mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melaksanakan program pembuatan biopori atau sumur resapan di lima wilayah Ibu Kota secara masif.

Sumur resapan secara massal ini diyakini bisa mengurangi bencana banjir di Jakarta, karena berdasarkan kajian, 80 persen air hujan akan diserap ke dalam bumi melalui biopori tersebut.

"Sebagai koordinator Komisi D, saya akan mendorong SKPD terkait untuk mengajukan program pembuatan biopori agar air hujan kembali ke dalam bumi. Dana pembuatan biopori bisa dianggarkan melalui APBD Perubahan 2020. Saya sendiri juga sudah membuat biopori di rumah saya di Jakarta Timur," ujar M Taufik yang juga Ketua Umum Korps Alumni KNPI pada diskusi publik bertajuk Banjir dan Managemen Bencana oleh Korps Alumni KNPI di gedung KNPI DKI, Rawamangun, Sabtu (18/1/2020).

Tampil sebagai pembicara Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Asisten Sekda Provinsi DKI Bidang Pembangunan Yusmada Faisal, Ketua Komisi V DPR RI Riza Patria, Pengamat Tata Ruang dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, perwakilan Bappeda Kota Bogor Noval, dan para pejabat dari Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi. Ketua Panitia Diskusi Rudy Darmawanto menyatakan telah mengundang seluruh stakeholder Pemkot penyangga Jakarta, namun perwakilan Kota Depok absen.

M Taufik yang akrab disapa MT ini menambahkan, agar program sumur resapan sebagai pengendali banjir ini berhasil, tidak hanya di lokasi gedung-gedung Pemprov DKI ( kantor lurah, camat, wali kota, sekolah, puskesmas, dan seluruh SKPD saja), kalangan pengusaha, pemilik gedung diwajibkan membuat sumur biopori.

Sementara itu, Jarot Widjoko menambahkan, masyarakat harus punya kesadaran yang tinggi agar membuat sumur resapan sendiri untuk menampung air hujan kembali ke bumi sebagai cadangan saat musim kemarau.

"Tidak perlu menyalahkan siapa pun atas peristiwa banjir Jabodetabek kemarin. Masyarakat luas juga harus punya budaya dan kesadaran menghemat air. Salah satunya dengan membuat sumur resapan. Tujuannya agar air hujan bisa kembali ke bumi, tidak mengalir ke selokan yang menyebabkan banjir," kata Jarot Widjoko.

Koordinasi Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI sangat baik. Contohnya dalam hal pembangunan tangguh pantai utara Jakarta, mencegah air laut pasang (rob) secara bertahap sudah dilakukan. "Kementerian PUPR sudah membangun 4,5 Km tanggul pencegah rob, Pemprov DKI 4,5 km, sedangkan seharusnya panjang pantai yang mesti di tanggul 20 km.Ini kekurangnya harus dbangun secara bersama drbgan dana APBN dan APBD," ucap Jarot lagi.

Yusmada Faisal mengatakan, curah hujan di Jakarta dan sekitarnya pada Rabu, 1 Januari 2020 tertinggi dalam puluhan tahun. Bahkan bisa disebut curah hujan 1000 tahunan mencapai 277 mililiter.

Sehingga salurah dan kali tidak mampu menampung tingginya air hujan. Ada 19 korban jiwa dalam bencana banjir lalu.

"Tetapi berdasarkan penelitian Dinas Kesehatan DKI, hanya 11 orang yang terdampak banjir 8 orang lainnya tidak secara langsung terdampak banjir," katanya. Yayat Supriatna menambahkan, sebagian besar drainase atau kanal air di Jakarta itu peninggalan penjajahan.

"Jadi kanal-kanal yang ada di Jakarta itu sebagian besar peninggalan kolonial yang berfungsi sampai zaman milenial sekarang ini. Jadi banjir itu karena daya tampung kanal tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi," tutur Yayat.

Editor : Gungde Ariwangsa SH