logo

Pengenaan Pasal 242 KUHP Harus Berdasarkan Perintah Hakim

Pengenaan Pasal 242 KUHP Harus Berdasarkan Perintah Hakim

sidang prapid saat Dr Andre Yosua M SH MH MA memberikan pendapat
17 Januari 2020 21:47 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pengenaan pasal 242 KUHP terhadap seseorang yang memberikan keterangan dalam suatu persidangan di bawah sumpah tidak bisa hanya berdasarkan alat bukti yang dicari/didapatkan penyidik Kepolisian. Tetapi harus berdasarkan perintah/penetapan majelis hakim yang menyidangkan perkara dimana saksi yang menjadi tersangka itu memberikan keterangan. Jika hal itu tidak ada, maka harus berdasarkan berita acara dari jaksa yang juga didukung protes terdakwa atau penasihat hukum sewaktu saksi tersebut memberikan keterangan,

Ahli hukum pidana Dr Andre Yosua M SH MH MA mengemukakan hal itu dalam sidang praperadilan dengan pemohon tersangka TBS dan termohon Polres Jakarta Utara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jumat (17/1/2020). “Jika berbagai poin-poin penting itu tidak ada, maka tidak punya landasan hukumlah penetapan tersangka tersebut. Terlebih jika terdakwa saat saksi bersaksi dibebaskan atau perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tetap,” tutur dosen Pascasarjana Strata III Sekolah Tinggi Kepolisian-PTIK itu.

Tidak itu saja, menjadi gugur pulalah status tersangka yang dikenakan tersebut jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersangka 242 KUHP tidak didampingi penasihat hukum. Sebab, bukan tidak mungkin pengenaan pasal 242 KUHP tersebut kental nuansa kriminalisasinya.

Mengenai pengenaan atau pemasukan seorang tersangka ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), menurut Andre, ada juga prasyarat yang harus dipedomani penyidik. Tersangka harus dipanggil dua kali, dan jika tak diindahkan maka dilakukan upaya paksa minimal sekali serta dilakukan gelar perkara secara khusus. “Itu sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) tahun 2012 yang telah diganti dengan Perkap 2019,” tuturnya.

Andre juga menyebutkan, mengenai DPO ini diatur pula dalam peraturan Kabareskrim. Oleh karena pengenaan DPO dilakukan penghujung tahun 2019, maka yang dipergunakan Perkap 2019 pula. “Di situ pengenaan DPO didasarkan tidak diketahui atau tak jelasnya keberadaan tersangka. Oleh karena itu, pengenaan DPO harus pula mengacu ke KUHAP,” tutur ahli hukum pidana yang dikenal lebih loyal kepada pihak-pihak yang cenderung menjadi  korban kriminalisasi itu.

Mendengar pendapat-pendapat Andre tersebut, penasihat hukum pemohon praperadilan Dr Anton Sudanto SH MH, menginformasikan bahwa kliennya tidak pernah tidak diketahui penyidik keberadaannya, apalagi melarikan diri atau buron. Sewaktu dipanggil penyidik setelah perkaranya dinyatakan P21 oleh Kejari Jakarta Utara, penasihat hukum tersangka TBS memberikan informasi kepada penyidik Polres Jakarta Utara bahwa kliennya menderita sakit. Oleh karena itu, penyidik sendiri menjadwalkan pemanggilan yang boleh jadi sekaligus penyerahan atau hadap dua ke Kejari Jakarta Utara pada 6 Januari 2020.

Sebelum tiba pada waktu tahap dua itu, tersangka TBS kemudian mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Utara Desember 2019. Pada saat bersamaan penyakit TBS pun kritis hingga terpaksa menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit.  Eh dalam kondisi demikian tahu-tahunya penyidik memasukkannya ke DPO yang agaknya dimaksudkan sebagai senjata pula untuk menggugurkan praperadilan yang dimohonkan TBS.

“Sah atau tidak DPO dapat dilihat dari surat-surat panggilan terhadap tersangka. Selain itu, sudah adakah pemberitahuan atau pengumuman atau penempelan gambar tersangka buron di kantor-kantor kelurahan. Kalau hanya di internal Polres Jakarta Utara saja belum sah itu DPO,” tutur Andre.

Selain itu, ahli pidana tersebut juga mempertanyakan mengapa perkara 2013 (putus 2015) baru ditangani kembali 2019. Selama ini kenapa dibiarkan ngambang begitu. Tidakkah selama ini tidak ditemukan dua alat bukti, dan apakah 2019 baru ditemukan bukti? “Kalau perkara terlalu lama dibiarkan waktu penyelidikan dan penyidikannya akan menjadi mengundang tanya proses hukumnya,” kata Andre.

TBS dijerat pasal 242 KUHP oleh penyidik Polres Jakarta Utara setelah memberi kesaksian dalam perkara 167 KUHP, yang pada akhirnya terdakwa kasus tersebut dibebaskan hakim.

Editor : Gungde Ariwangsa SH