logo

Presiden Jokowi Tepiskan Tudingan UU Lemahkan KPK

Presiden Jokowi Tepiskan Tudingan UU Lemahkan KPK

Presiden Jokowi
17 Januari 2020 21:45 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo menepiskan anggapan pelemahan kinerja KPK akibat aturan barunya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebagai bukti dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terakhir menunjukkan KPK masih bergigi.


"Buktinya KPK melakukan OTT, ke bupati dan KPU meskipun Komisonernya masih baru, Dewasnya masih baru," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Amanah UU baru KPK memuat tentang kewajiban KPK mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Persoalan ini sempat disorot saat tim KPK melakukan kegiatan penyidikan itu terkait OTT pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

 

Jokowi mengakui masih perlunya aturan turunan dari UU baru KPK itu. Artinya, KPK membutuhkan setidaknya tujuh aturan turunan dari UU baru itu untuk persoalan teknis pelaksanaan tugas. "Saya kira KPK masih butuh banyak aturan-aturan yang harus dibuat dan diperbaharui," kata Jokowi. Namun Presiden enggan memberikan komentar lebih banyak mengenai hal itu dengan alasan bisa dianggap melakukan intervensi.

 

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga membantah UU baru KPK melemahkan kinerja lembaga antirasuah terutama dalam kaitan kegagalan penggeledahan di kantor DPP PDIP akibat terkendala proses izin di Dewas KPK.

Menurut Ma'ruf, KPK tetap bekerja seperti biasa yang terbukti dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Bupati Sidoarjo dan Komisioner KPU belakangan ini. "Tudingan UU baru itu menjadikan KPK  tumpul, tidak memiliki kemampuan, tidak benar itu. Ada OTT Bupati Sidoarjo kemudian Komisioner KPU. Artinya UU itu tidak menghalangi penangkapan," ujar Ma'ruf.

Terkait izin penggeledahan yang harus melalui dewas dinilai Ma'ruf menjadi kewenangan teknis KPK. Dia mengaku tak berwenang ikut campur karena ketentuan izin itu telah diatur dalam UU. "Itu nanti soal kewenangannya cara-cara KPK, bagaimana dia melakukan upaya-upaya itu, itu sangat teknis sekali saya kira," katanya.

 

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH