logo

JPU KPK Bongkar Modus Operandi Permainan Proyek Wawan

JPU KPK Bongkar Modus Operandi Permainan Proyek Wawan

KPK
17 Januari 2020 21:43 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membongkar berbagai upaya pengkondisian sejumlah proyek untuk dimenangkan perusahaan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Banten dan Tangerang Selatan (Tangsel). Hal itu dilakukan jaksa KPK melalui kesaksian mantan karyawan PT Bali Pasific Pragama (PT BPP) yang diketahui dimiliki Wawan.


Saksi M LutfiIshaq yang merupakan mantan staf PT BPP mengaku pernah diminta untuk 'mengkondisikan' proyek oleh Ita Rusdinar yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Wawan. "Saya diperintah Bu Ita di tahun 2008 untuk pengkondisikan, tugasnya mengkondisikan proyek," demikian Lutfi dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, , Jumat (17/1/2020).


JPU KPK kemudian membacakan keterangan Lutfi dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Saya dan Agus Marwan untuk mengkondisikan paket proyek yang diurus PT BPP agar aman, dalam artian tidak ada perusahaan lain di luar grup PT BPP, hanyalah grup perusahaan PT yang nantinya ditunjuk sebagai pemenang. Gimana, benar begitu?" tanya jaksa kepada Lutfi.

"Saya baru nerima perintah dari Ita itu di tahun 2008, ya saya akui itu. Di tahun 2007 itu saya sifatnya membantu saja, jadi perintah langsung itu tahun 2008," jawab Lutfi.

Lutfi juga mengaku mendapatkan perintah yang sama dari Dadang Prijatna yang diketahui pula sebagai orang kepercayaan Wawan lainnya. Namun Lutfi mengaku tidak tahu tujuan dari perintah kedua orang itu.

Saksi Yusuf juga mengungkap salah satu modus korupsi  Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Yusuf mengaku, pernah diperintahkan oleh atasannya bernama Dadang prijatna untuk menjadi direktur pada perusahaan fiktif bernama PT Adca Mandiri. Ini cukup mengejutkan bagi Yusuf mengingat dia merupakan sopir pribadi Dadang.

Perusahaan fiktif tersebut diikutsertakan pada 22 lelang pengadaan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. "Saya ditunjuk sebagai direktur, Pak (Hakim). Biaya pembukaan perusahaannya dibiayai Pak Dadang. Alamatnya juga ditentukan Pak Dadang. Setahu saya, saya cuma disuruh ikutan lelang alat kesehatan, Pak, di Banten. Sama di Tangsel pernah," ungkap Yusuf.

Untuk pengadaan di Kota Tangsel, Yusuf mengatakan, perusahaan fiktifnya itu ikut dalam lima paket pekerjaan. Tepatnya pada proyek Dinas Kesehatan Pemkot Tangerang Selatan. Dia mengaku tak tahu menahu tentang keikutsertaan perusahaan fiktifnya dalam lelang proyek itu. "Saya hanya tahunya cuma tandatangan kontrak kalau jadi pemenang dan tandatangan cek, itu saja. Selain itu saya kurang ngerti. Proses lelangnya saya kurang paham juga, Pak," tuturnya.

Yusuf mengatakan dirinya diperintahkan Dadang ikut lelang proyek di Dinas Kesehatan Banten sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Baca juga: Saksi Sebut Ada Intervensi dari Orang Dekat Wawan dalam Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Menurut Yusuf, ada sekitar 17 paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Banten yang ia ikuti. Salah satu pengadaan yang berhasil dimenangkan adalah pengadaan sarana penunjang, pelayanan kebidanan, penyakit jantung, poli syaraf serta ortopedi rumah sakit rujukan Provinsi Banten dengan nilai kontrak sekitar Rp 6,3 miliar.

Wawan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 79,789 miliar dalam pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012. Selain itu, jaksa KPK juga menyebut perbuatan Wawan turut memperkaya diri sekitar Rp 50 miliar dan orang lain dengan jumlah bervariasi. Dia dipersalahkan merugikan keuangan negara sekitar Rp 14,52 miliar dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012. Selain itu, Wawan didakwa atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Jaksa membagi dugaan pencucian uang dalam dua dakwaan.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH