logo

KPK Usut Intensif Kasus Dugaan Suap Bupati Lampura

KPK Usut Intensif Kasus Dugaan Suap Bupati Lampura

KPK
17 Januari 2020 21:40 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Maya Metisa dan Wahyu dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampura. Seorang PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampura, Juliansyah Imron pun turut diperiksa.


“Mereka diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Bupati (nonaktif) Lampura, (AIM) Agung Ilmu Mangkunegara, tentunya sebagai saksi untuk tersangka AIM," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

KPK telah ‎menetapkan enam orang sebagai tersangka antara lain; Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Bupati Lampung Utara, Raden Syahril (RSY). Berikutnya Kadis PUPR Lampung Utara, Syahbuddin (SYH), Kadis Perdagangan Lampung Utara, Wan Hendri (WHN) serta dua pihak swasta yakni, ‎Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HSW). Ketujuh orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan intensif.

Bupati Lampura AIM diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan ‎Lampung Utara dari pihak swasta, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Suap itu diterima melalui dua kadisnya Syahbuddin dan ‎Wan Hendri serta orang kepercayaan Agung, Raden Syahril.

AIM juga diduga menerima uang sejumlah Rp300 juta dari Hendra Wijaya Saleh terkait proyek di Dinas Perdagangan melalui perantara bernama Raden Syahril. Uang tersebut diduga terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan, yaitu Pembangunan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai Rp 1,073 miliar, Pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp 1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) Rp 3,6 miliar.

Untuk proyek pada Dinas PUPR, KPK menduga AIM menerima uang senilai total Rp 1 miliar. Uang tersebut merupakan pemberian dari Chandra Safari dalam periode Juli 2019-Oktober 2019. Bahkan masih belum tertutup kemungkinan adanya suap dari proyek lainnya yang sampai saat ini belum terendus penyidik KPK.

Editor : Gungde Ariwangsa SH