logo

Gugatan Praperadilan Ke Polres Jakarta Utara Akhirnya Dibacakan

Gugatan Praperadilan Ke Polres Jakarta Utara Akhirnya Dibacakan

PN Jakarta Utara
14 Januari 2020 19:26 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Gugatan praperadilan yang diajukan tersangka pemberian keterangan palsu di bawah sumpah, TBS, terhadap Kapolri cq Polda Metro Jaya cq Polres Jakarta Utara akhirnya dibacakan penasihat hukum TBS,  Dr Anton Sudanto SH MH, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (14/1/2020). Pada sidang sebelumnya gugatan tersebut tidak dapat dibacakan karena ketidakhadiran penasihat hukum termohon.

“Permohonan praperadilan ini didasarkan adanya ketidaktaatan termohon (penyidik Polres Jakarta Utara) dalam melakukan penyidikan kasus 242 KUHP. Prosedur dan tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan sampai penetapan tersangka tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kami rasakan sangat merugikan klien kami,” tutur Anton.

Pengaduan terkait 242 KUHP ini diawal 2015. Hingga 2017 penanganannya tidak kunjung jelas. Namun pada penghujung tahun 2019 perkara itu tiba-tiba dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara.  Dengan dasar itu kemudian hendak ditahapduakan berkas berikut tersangka TBS ke Kejari Jakarta Utara. Sementara pada saat hampir bersamaan masih ada lagi tahapan lain yang hendak dilakukan penyidik Polres Jakarta Utara.

Akibatnya, tentu saja tersangka TBS menjadi kebingungan. Mana yang akan diikuti dan mana pula yang dilewatkan. Sementara pada sisi lainnya lagi dia merasa tidak pada tempatnya dirinya ditetapkan sebagai tersangka hanya karena memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu persidangan yang sama sekali tidak diwarnai protes atau keberatan..

Tidak itu saja, saat pemberian keterangan yang disebut palsu itu tidak ada protes dari siapa pun, terutama dari yang saat ini menjadi pelapor kasus 242 KUHP. Apalagi menyatakan bahwa keterangannya tersebut palsu, tidak pernah mengemuka. Bagaimana mungkin suatu keterangan tiba-tiba dinyatakan palsu sementara sebelumnya keterangan tersebut diterima sebagai tidak palsu sama sekali.

“Pokoknya tidak ada pihak yang berkeberatan dengan keterangan saksi atau klien kami selama yang bersangkutan bersaksi, kok tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Pokoknya, banyak aturan main dalam penanganan perkara pidana yang menjadikan klien kami dilompati atau tidak diindahkan penyidik termasuk juga jaksa penuntut umum,” tutur Anton.

Persidangan sendiri sebelum pembacaan gugatan diawali dengan pemeriksaan surat kuasa termohon. Penggugat atau pemohon praperadilan kemudian memperbaiki gugatannya beberapa poin. Namun sebagian ditolak hakim Sarwono SH MH dengan alasan tidak fokus atau mengandung beberapa substansi sekaligus.

Penolakan hakim ini sebagai tindak lanjut dari ketidaksetujuan tim penasihat hukum termohon yang disampaikan kepada hakim. Akhirnya dua poin tambahan dalam permohonan tersebut dianggap tidak disertakan lagi. Yaitu terkait banyaknya perkara yang diberi petunjuk untuk dilengkapi penyidik oleh Kejari Jakarta Utara.

“Substansi permohonan yang pertama saja karena itu sudah dimasukkan ke sistim kami (pengadilan). Kalau diikutnya ke dua poin tambahan perbaikan ini menjadi rancu dan seolah banyak perkara yang dipermasalahkan pada praperadilan ini,” ujar Sarwono yang akhirnya diterima Anton Sudanto dari LKBH UTA 45 Jakarta.

Editor : Gungde Ariwangsa SH