logo

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Eks Sekretaris MA

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Eks Sekretaris MA

tersangka eks Sekretaris MA Nurhadi
14 Januari 2020 19:22 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tim Biro Hukum KPK meminta hakim Pengadilan Negeri (PN)  Jakarta Selatan untuk menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi cs.  Alasan termohon (KPK), permohonan  praperadilan yang diajukan Nurhadi cs cacat formil.

Dalam jawaban KPK di sidang praperadilan Nurhadi cs. KPK di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020), disebutkan salah satu tersangka yakni Hiendra Soenjoto tidak berhak mengajukan praperadilan karena melarikan diri dari KPK,  Hal itu ditunjukkan KPK dengan bukti percakapan antara Hiendra dengan istrinya, Lusi Indriati pada 12 Desember 2019. "Tindakan pemohon III (Hiendra) selaku tersangka yang melarikan diri jelas-jelas tidak kooperetif mengingat yang bersangkutan telah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari termohon," kata tim biro hukum KPK, Indah Oktianti, saat membacakan tanggapan di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Indah menyebut Hiendro dan istri telah meninggalkan rumahnya sejak 12 Desember 2019 itu. KPK mengatakan sudah berkali-kali datang ke rumah Hiendro namun tak menemukan apapun. Surat panggilan juga sudah dilayangkan ke alamat rumah Hiendro sesuai KTP nya. "Pemohon III (Hiendra) telah dipanggil berturut-turut melalui surat panggilan. Namun pemohon III tidak pernah hadir memenuhi panggilan. Bahkan tidak diketahui keberadaanya sejak 12 Desember 2019. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon III selaku tersangka melarikan diri atau kabur sejak tanggal 12 Desember 2019," jelas Indah. Dengan demikian, dia  tidak memiliki kapasitas dan tidak berhak mengajukan permohonan praperadilan (diskualifikasi in person) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2018.

Tidak itu saja, Nurhadi juga tercatat empat (4) kali mangkir dari panggilan penyidik KPK dalam kasus mafia peradilan tersebut.  Rinciannya sebanyak 3 kali sebagai saksi dan 1 kali sebagai tersangka. KPK pun telah meminta Nurhadi agar kooperatif terhadap panggilan itu.

Mendengar itu, penasihat hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, membantah kliennya sengaja mangkir dari KPK. Nurhadi tak hadir lantaran tidak pernah menerima surat panggilan dari KPK. “Sepengetahuan saya, Pak Nurhadi enggak pernah terima surat panggilan dari KPK. Harusnya ditanya ke KPK, surat panggilannya itu dikirim ke mana?” kata Maqdir.

Dia menjamin jika ada surat dari KPK, Nurhadi pasti akan memenuhi panggilan tersebut. “Kalau terima seharusnya Pak Nurhadi datang, enggak etis, kan, pastinya kalau enggak datang,” ujar Maqdir.

Mengenai keberadaan Nurhadi saat ini, Maqdir enggan member kepastian. Dia hanya tersenyum. Maqdir tidak menjelaskan secara detail apakah Nurhadi ada di Indonesia atau tidak. “Pokoknya ada,” kata Maqdir.

Nurhadi menjadi tersangka bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto. Nurhadi diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto melalui Rezky Herbiyono. Suap itu diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT yang berperkara di MA.

Tidak hanya itu, Nurhadi melalui Rezky juga diduga menerima janji 9 lembar cek dari Hiendra terkait perkara PK di MA. Namun diminta kembali oleh Hiendra karena perkaranya kalah dalam persidangan. Sedangkan  dalam kasus gratifikasi, Nurhadi diduga menerima Rp 12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016.  Uang itu untuk pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA  serta permohonan perwalian.

“Penetapan tersangka terhadap eks Sekretaris MA itu sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada pemaksaan kehendak, premature atau apa pun istilahnya. Yang ditetapkan itu berdasarkan bukti-bukti yang akurat,” tegas Tim Biro Hukum KPK.

Editor : Gungde Ariwangsa SH