logo

Advokat Gugat Tiadanya Batasan Periode Anggota Legislatif

Advokat Gugat Tiadanya Batasan Periode Anggota Legislatif

MK
14 Januari 2020 19:19 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tiadanya batasan masa  jabatan bagi anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota  serta DPD menyebabkan sebagian anggota masyarakat merasa jenuh bertemu dengan orang-orang itu juga. Pileg tahun sekian ketemu, pileg berikutnya berjumpa lagi dengan orang sama bahkan sampai berkali-kali sampai bosan. Agaknya demikian pula yang dirasakan Ignatius Supriyadi. Padahal, kontribusi calon yang itu-itu juga belum tentu ada dirasakan.

Akibatnya,  Ignatius yang  advokat senior memilih  mengajukan uji materiil terhadap UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan nomor 1/PUU-XVIII/2020 itu, Ignatius mempersoalkan atau menggugat Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3. Pasal tersebut  mengatur masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD selama lima (5) tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Namun, pasal-pasal tersebut multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab anggota DPR, DPRD hingga DPD bisa dipilih lagi dan menduduki jabatan tersebut tanpa ada batasan berapa periodenisasinya.

"Ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4),dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota legislatif selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa 'dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji'. Kata 'anggota yang baru' harus dimaknai sebagai 'orang baru', bukan 'periode baru',"  tutur Ignatius sebagaimana tertulis dalam gugatannya yang dibacakan pada siding di MK  Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Sayangnya, frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas periodenisasi). Akibatnya anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan masa memangku jabatan sama.

Penggugat berpendapat, jabatan publik seharusnya dibatasi periodenya. Hal itu semata untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.  "Efek lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota legislatif menyebabkan semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan," tutur Ignatius.

Penggugat juga menyatakan, semakin kecilnya peluang bagi warga negara untuk menduduki jabatan anggota legislatif juga dialaminya pada Pileg 2019. "Padahal dalam kesempatan Pemilu serentak 2019, pemohon sesungguhnya bermaksud menggunakan hak pemohon untuk dapat dipilih sebagai anggota legislatif," kata Ignatius.  Untuk itu, Ignatius meminta MK agar membatasi masa jabatan anggota legislatif hanya dua (2) periode atau selama 10 tahun saja, dan tidak bias seumur hidup.

Editor : Gungde Ariwangsa SH