logo

Dewas Dan KPK Sama-sama Inginkan Pemberantasan Korupsi Bersinergitas

Dewas Dan KPK Sama-sama Inginkan Pemberantasan Korupsi Bersinergitas

Ketua KPK Firli Bahuri
14 Januari 2020 19:11 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK  Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan secara tegas bahwa pihaknya  tak akan mempersulit penindakan yang dilakukan tim lembaga antirasuah.

"Saya tegaskan bahwa kehadiran Dewas KPK  tidak untuk mempersulit atau melemahkan atau menghalangi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Tumpak di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Tumpak yang mantan jaksa dan pimpinan KPK menegaskan dirinya, mantan hakim agung  Artidjo Alkostar, mantan hakim tinggi Albertina Ho, mantan hakim konstitusi Harjono, dan Syamsuddin Haris akan mendukung penuh pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. “Kami memberikan jaminan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK itu memang sudah selaras dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Anggota Dewas Syamsuddin Haris menambahkan, kehadiran Dewas justru untuk memastikan bahwa prosedur penindakan sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. "Prosedur  dan izin di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas prosedur penindakan di KPK," jelasnya.

Tugas dewas salah satunya memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan. Menurut  Artidjo Alkostar, dirinya akan berkerja profesional. "Kalau ada perbaikan-perbaikan dari kami itu untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas KPK," kata Artidjo.

KPK sendiri memastikan tidak akan berhenti mencari tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku yang diduga pergi ke luar negeri. Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri, pihaknya telah meminta bantuan Polri untuk menghadirkan Harun Masiku di Jakarta. “Selaku penyidik, petugas pemberantasan korupsi dari KPK, kami  tidak akan pernah berhenti mencari seseorang tersangka. Sebab, seorang tersangka karena perbuatannya  berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi," kata Firli.

Firli meyakini jaringan yang dimiliki Polri akan membantu KPK mencari tahu keberadaan Harun. KPK juga meminta bantuan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Kami  tetap melakukan pengejaran, kami sudah mengirimkan surat ke Kemenkumham, kami berkoordinasi dengan Polri karena Polri memiliki jaringan yang cukup luas, baik itu menggunakan jalur-jalur senior license officer yang ada di luar negeri. Permintaan bantuan kepada Polri ini juga karena  berdasarkan pengalaman beberapa yang keluar negeri diminta bantuan ke Polri akhirnya berhasil," tuturnya.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Ghufron menyebut Harun berada di luar negeri sebelum OTT KPK. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatat Harun pergi meninggalkan Indonesia pada Senin, 6 Januari 2020, atau dua hari sebelum OTT dilakukan. Harun tercatat terbang menuju Singapura. "Berangkat menuju Singapura, adapun pergerakan selanjutnya dan kapan kembalinya kita tidak bisa pastikan," ucap Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang.

Mabes Polri menyatakan kesiapannya  membantu memulangkan Harun Masiku. "Pada prinsipnya kami maksimal membantu. Misalnya yang bersangkutan berada di luar negeri, akan dikomunikasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri," ujar Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono, Selasa (14/1/2020)

Argo mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu koordinasi dari KPK apakah Mabes Polri dalam pemulangan Harun Masiku ke Indonesia atau tidak. Termasuk status masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atau belum. "Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk ke Daftar Pencarian Orang," tuturnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH