logo

Sinergi Demokrasi

Sinergi Demokrasi

12 Januari 2020 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi


Benar-benar  awal tahun 2020 justru diwarnai dengan ‘bad news’. Belum reda bencana banjir di Jabodetabek dan juga bencana longsor di sejumlah daerah, muncul konflik di perairan Natuna antara Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, kasus di tingkat internasional adalah konflik antara AS – Iran yang kemudian saling ‘gertak’ keduanya untuk memberi provokasi.

Ironisnya, bad news lain di awal tahun 2020 adalah terjadinya OTT terhadap Bupati Sidoarjo dan salah satu komisioner KPU. Tentu bad news ini menjadi preseden buruk terkait pemberantasan korupsi. Ironisnya, meski sepanjang tahun 2018 dan 2019 telah ada serangkaian OTT oleh KPK ternyata itu semua benar-benar tidak menyurutkan nyali bagi calon koruptor. Bahkan mereka lebih bergairah dan bernafsu untuk korupsi.

Yang justru menjadi pertanyaan harus bagaimana lagi tindakan dan regulasi harus dibuat untuk bisa mereduksi ancaman korupsi di republik ini? Betapa tidak, kasus korupsi dan OTT terus berulang dan kembali berulang. Ironisnya, kasus tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta atau pusat pemerintahan tapi juga di berbagai daerah. Bahkan, kasusnya tidak lagi hanya dilakukan sendirian tapi juga berjamaah. Seolah selalu ada celah untuk korup. Sekali lagi sayangnya, meskipiun semua regulasi dikerahkan tetapi prakteknya tetap saja hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Setidaknya, ini bisa terlihat dari serangkaian sidak di sejumlah lapas yang kemudian diketahui bahwa ada fasilitas istimewa dan wah hanya bisa dikuasai oleh para koruptor, sementara para bandit dan maling kelas teri tetap saja terkurung dan terpedaya oleh hukum dan perundangan. Inikah kebenaran Bento?

Fakta bad news awal 2020 dengan OTT KPK atas Bupati Sidoarjo dan komisioner KPU secara tidak langsung menjadi preseden buruk atas penegakan hukum dan keadilan yang ada di republik ini. Padahal, pada 2020 masih akan ada 270 pilkada serentak yang tentu akan melahirkan kepala daerah sesuai pilihan rakyat. Jika sudah demikian, maka bukan tidak mungkin dari 270 kepala daerah itu kemudian juga akan terjerat OTT KPK. Alasan yang mendasari karena model demokrasi di republik ini jelas memungkinkan terjadinya dinasti politik dan politik dinasti. Padahal, keduanya sangatlah rentan terhadap ancaman perilaku korupsi dan fakta selama ini telah membuktikan dampak dinasti politik dan juga politik dinasti terhadap kekuasaan berkelanjutan yang dinikmati hanya segelintir orang saja. Pemilik dan penguasa dinasti politik dan politik dinasti tentu tidak dapat disalahkan karena mereka membangun dinastinya berdasar model demokrasi yang sah di negara ini.

Model demokrasi yang ada memberikan peluang terjadinya dinasti politik dan tentunya politik dinasti sehingga mereka bisa berkuasa sesuai kemampuan finansial yang mereka miliki dan imbasnya adalah mengeruk kekayaan dengan cara korupsi. Argumennya yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dinasti. Jadi, beralasan jika akhirnya ada suami, istri, anak, menantu, dan kerabatnnya yang bisa dan terus leluasa menjadi penguasa di daerah. Sayangnya jika itu berakhir di OTT KPK, sementara pemekaran daerah juga memberi peluang untuk membangun dinasti politik dan politik dinasti karena pemekaran yang ada dan terjadi selama ini justru lebih mengedepankan kepentingan politis semata bukan lagi dengan pertimbangan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi sehingga beralasan jika kini terjadi moratorium pemekaran. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Gungde Ariwangsa SH