logo

Akibat Banjir, Penyewa Pusat Belanja Tuntut Ganti Rugi Ke Pemprov DKI

Akibat Banjir, Penyewa Pusat Belanja Tuntut Ganti Rugi Ke Pemprov DKI

Foto: Ilustrasi (Antara)
11 Januari 2020 21:49 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas banjir yang menyebabkan berhentinya operasional sejumlah mall.

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) Budihardjo Iduansjah di Jakarta, Sabtu (11/1/2020) mengatakan  pihaknya telah bersurat kepada Pemprov DKI agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir.

"Kita mau 'fair' sajalah untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," ujar Budihardjo.

Akibat banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun 2020, sejumlah mall terpaksa tidak beroperasi demi keselamatan para pengunjungnya.

Salah satu contohnya, Mall Taman Anggrek yang terpaksa tutup karena kerusakan mesin pembangkit listrik akibat terendam banjir.

Demi menghindari banjir susulan, Mall Taman Anggrek membuat tanggul dengan karung sak pasir dan terpal untuk menghindari air masuk ruang pembangkit listrik di lantai paling dasar gedung.

Selain itu, Budiharjo juga menyebut dari data yang diperolehnya, Mall Cipinang dan Lippo Puri Mall terpaksa tutup lebih dari sepekan.

Budihardjo mengatakan, bila hitungan kasar, satu mall bisa merugi sampai Rp15 miliar selama operasional tutup setengah bulan ini.

"Kita target permeter persegi Rp1 juta sampai Rp2 juta perbulan, ini mereka tutup setengah bulan. Misal Rp500.000, kali saja kalau luas mall ada 30.000 meter persegi, bisa rugi capai Rp15 miliar selama tutup," kata Budihardjo dikutip Antara.

Dukung Program PUPR

Beberapa hari lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berada dalam posisi mendukung program yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal sungai di Jakarta.

Anies, pada Kamis (9/1/2020), menyebut pihaknya mendukung program pemerintah pusat tersebut apapun konsep yang diajukan, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Bahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait itu.

"Beliau (Basuki) menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota Jakarta.

Anies menyebut normalisasi dan naturalisasi sama saja, yakni bertujuan untuk melebarkan sungai.

Lebih lanjut Anies menyebut dirinya lebih memilih kata "pelebaran" untuk penataan sungai, saat ditanya soal pembebasan lahan yang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta, untuk keperluan penataan sungai.

"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran (pembebasan lahan)," kata dia.

Pada tahun 2020 ini, Anies mengatakan Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai dan akan menyiapkan dasar hukum pembebasan lahan itu, walau Anies tidak mau membocorkan dasar hukum yang disiapkan itu.

"Kalau namanya orang mengeluarkan anggaran itu harus ada dasarnya dan itu disiapkan aturan-aturannya," ucap Anies.l

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengaku sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dan Anies.

Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut.

Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki seusai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).

Menurut Basuki, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi, selain sebatas perbedaan terminologi. ***