logo

100 Hari Kabinet Indonesia Maju: Restrukturisasi Kemenparekraf Jadi Sorotan

100 Hari Kabinet Indonesia Maju:  Restrukturisasi Kemenparekraf Jadi Sorotan

Menparekraf Wishnutama
09 Januari 2020 18:40 WIB
Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id -  

JAKARTA:  Tahun 2020 bakal menjadi tahun yang padat bagi dunia pariwisata Indonesia. Promosi Indonesia yang siap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2021 dan tuan rumah MotoGP 2021 bakal digeber di tahun 2020.

 Keinginan presiden Jokowi agar dua moment olahraga internasional itu tidak sekadar lewat, harus bisa ditangkap oleh menteri-menteri terkait. Sehingga penikmat olahraga paling populer di dunia itu tak sekadar menonton tapi mau singgah di destinasi-destinasi wisata dan menghabiskan uangnya di sana.

Terkait keinginan presiden tersebut, Menparekraf Wishnutama Kusubandio. tentu saja jadi sorotan. Kesiapan Kemenparekraf dalam merealisasi target-target yang dibebankan presiden mulai disorot. Terlebih restrukturisasi di Kemenparekraf terkait penggabungan dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) hingga saat ini belum juga tuntas.

Menurut penggiat pariwisata Taufan Rahmadi,  hendaknya menteri yang baru diberi waktu untuk bisa menyelesaikan masalah penggabungan ini. Saat ini memang restrukturisasi di Kemenparekraf harus menjadi fokus utama Wishnutama. Bagaimana mungkin yang di bawah bisa cepat bekerja kalau mereka masih menunggu kejelasan struktur kelembagaan mereka.

"Jadi soal restrukturisasi penggabungan Kemenpar dan Bekraf ini harus segera diselesaikan. Ini menjadi tanggung jawab menteri yang memang dituntut untuk selesai cepat. Jadi kita kasih kesempatan menteri untuk segera menyelesaikan ini," kata Taufan yang juga pendiri komunitas Temannya Wisatawan.

Untuk restrukturisasi di Kemenparekraf, Taufan mengusulkan pembentukan dua deputi baru, yakni pertama terkait 5 destinasi prioritas dan kedua soal wisata halal yang menjadi market trend saat ini.

"Seperti diketahui usai pelantikan kabinet, terkait pariwisata, Presiden menekankan pada pengembangan 5 destinasi prioritas. Karena ini sudah menjadi prioritas ke depan, apalagi presiden yang membahasnya, maka saya usulkan untuk dibentuk deputi khusus yang menangani hal ini. Biar kerjanya fokus dan target yang diinginkan presiden tercapai," kata Taufan yang dihubungi Suara Karya, Kamis (9/1)..

Terkait wisata halal, menurut Taufan hal ini tak terkait dengan sentimen agama. Menurutnya di Jepang dan Thailand yang penduduknya mayoritas non muslim pun sudah mengakomodir wisata halal. "Ini bukan masalah agama, ini masalah pasar. Dan memang harus diakui market Timur Tengah yang sedang tumbuh itu cukup besar," kata Taufan.

Soal kontroversi yang terjadi di Bali dan Danau Toba menurut Taufan itu hanya masalah misunderstanding. Wisata halal bukan berarti menghapus yang sudah ada tetapi menambah kemungkinan market Timur Tengah dengan meningkatkan sarana-sarana yang ramah bagi wisatawan muslim. "Karena itu saya juga mengusulkan deputi khusus yang menangani wisata halal ini," kata Taufan.

Sementara soal 5 destinasi prioritas, khususnya Mandalika, menurut Taufan harus lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara Kementerian BUMN, PUPR, Perhubungan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dikatakan Taufan masing-masing punya tugas, disitu ada kementerian BUMN dan PUPR yang menyiapkan unsur amenitas dan infrastrukturnya. Ada kementerian perhubungan yang menangani soal akses penerbangan, kesiapan bandara dan rute penerbangan. Sementara Kemenparekraf menyiapkan aksi, destinasi, dan berbagai kegiatan yang bisa membuat wisatawan betah berlama-lama dan menghabiskan uang mereka di sini.

Editor : Markon Piliang