logo

Setelah Jokowi Ke Natuna, Coast Guard  China Tinggalkan Perairan ZEE Indonesia

Setelah Jokowi Ke Natuna, Coast Guard  China Tinggalkan Perairan ZEE Indonesia

Presiden Joko Widodo memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020). (Foto: Setpres RI)
09 Januari 2020 17:31 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyebutkan, kapal-kapal China yang sebelumnya melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan bapak Presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020), menanggapi perkembangan di Natuna.

Ia menduga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah Indonesia kepada Beijing, China.

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," katanya.

Sudah tidak ada lagi, (coast guard) sudah tidak ada lagi di ZEE, kata Sisriadi menegaskan.

Menurut Jenderal bintang dua ini, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi pengamanan di wilayah Natuna tetap dilakukan. TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin.

"Untuk intensitasnya kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD ini.

Setelah situasi keamanan di laut sudah terjaga dengan baik, maka TNI akan kembali fokus pengamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

"Nanti kalau memang sudah benar-benar clear, maka fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan. Jadi, kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke Laut Natuna Utara, karena operasi rutin itu dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Jadi tidak hanya di Laut Natuna Utara," ucap Sisriadi.

Menanggapi penambahan jumlah personel yang dikerahkan di Laut Natuna, kata Sisriadi, operasi yang TNI lakukan melalui operasi laut dan udara, sehingga tidak membicarakan soal jumlah personel melainkan jumlah KRI dan pesawat udara.

"Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu ada 8 KRI kemudian patroli udara intensif 1 sampai 2 flight. Satu flight 4 pesawat udara," kata Sisriadi dikutip Antara. 

KRI Usman Harun

Hari Rabu (8/1/2020), dalam kunjungan kerjanya ke Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo ingin memastikan penegakan hukum hak berdaulat negara atas kekayaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

"Saya ke sini (Natuna) untuk memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di ZEE," kata Jokowi usai meninjau KRI Usman Harun-359, di Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

ia juga menegaskan bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut dan TNI AL beserta kapal perang TNI AL adalah untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar wilayah teritorial Indonesia. "Mengapa di sini hadir Bakamla, mengapa di sini ada Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," kata Jokowi.

TNI AL telah menempatkan lima kapal perang untuk mengamankan perairan di Kepulauan Natuna terkait kapal asing yang dikawal Penjaga Pantai China, salah satunya KRI Usman Harun-359 yang ditinjau Jokowi dan rombongan.

KRI Usman Harun-359 merupakan kapal perang TNI AL dengan sistem manajemen tempur modern yang mumpuni di kelasnya. Di antara subsistem kesenjataan dan pengendalian yang dia miliki adalah sistem penjejak sasaran yang mampu mengarahkan meriam 76 milimeter Oto Melara Super Rapid Gun dan laras senapan mesin kaliber besar jarak pendek 30 milimeter di lambung kiri-kanan kapal perang buatan Damen-BAE Systems, Inggris itu. 

Subsistem yang terakhir ini difungsikan juga sebagai sistem pertahanan pasif kapal dari serangan permukaan dan udara, yaitu sebagai Close-in Weapon System (CIWS) yang memberi tabir peluru jika serangan itu datang. 

Kelengkapan system sensor senjata juga dilengkapi dengan EOTs (Electro Optical Tracker System) untuk pengendalian meriam kapal dan pengamatan secara visual oleh camera video yang ada. Sebagai kapal frigat, kedua kapal perang ini juga dilengkapi sensor bawah air yang memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air yaitu sonar, yaitu FMS 21/3 Hull Mounted Sonar buatan Thales, Prancis. 

UNCLOS

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 memberi hak berdaulat kepada Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam termasuk perikanan.

Pernyataan itu disampaikan diplomat khusus Desk Hukum Laut Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Gulardi Nurbintoro, guna menanggapi pelanggaran ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal China di perairan Natuna utara.

Menurut Gulardi, hak yang diatur berdasarkan UNCLOS bersifat eksklusif sehingga negara lain tidak boleh menangkap ikan di ZEE Indonesia.

“Dalam insiden di Natuna, kapal-kapal nelayan China bukan hanya lewat tetapi melakukan penangkapan ikan. Ini jelas bertentangan dengan UNCLOS di mana China terikat sebagai salah satu negara pihak,” kata Gulardi di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Selanjutnya, Gulardi membantah pernyataan pihak tertentu yang menuding Indonesia belum menjalankan kewajiban total allowable catch atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan sesuai Pasal 62 UNCLOS.

Dalam hal ini, Indonesia dianggap tidak mampu mengelola sumber daya perikanannya secara maksimal sehingga negara lain boleh bebas menangkap ikan di ZEE RI.

Gulardi menegaskan bahwa pandangan itu keliru karena Indonesia telah menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.

“Penggunaan Pasal 62 UNCLOS pada insiden Natuna tidak tepat, karena kalaupun Indonesia belum menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, tidak menjadikan negara lain serta merta berhak untuk menangkap ikan di ZEE RI,” kata Gulardi.

Bahkan, kata dia, UNCLOS menyatakan untuk negara lain dapat menangkap ikan di ZEE RI perlu adanya perjanjian atau pengaturan lain antara kedua negara tentang hak akses.

Pemberian hak akses ini juga sudah diatur oleh UNCLOS dan diprioritaskan kepada negara yang seluruhnya berbatasan dengan daratan (land lock) dan negara yang tidak diuntungkan secara geografis, bukan berdasarkan hak historis yang tidak dikenal oleh UNCLOS.

“Prioritasnya kepada negara land lock atau geographical disadvantage states seperti Laos, Austria, dan Swiss. Yang jelas China tidak termasuk (dalam kategori negara prioritas yang bisa diberi hak akses perikanan oleh negara pantai),” tutur Gulardi.

Tensi hubungan antara Indonesia dan China dalam dua pekan terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di perairan Natuna hingga saat ini.

Dikawal oleh kapal penjaga pantai China, kapal-kapal asing itu bersikukuh melakukan penangkapan ikan di lokasi yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk berpatroli dan mengamankan perairan Natuna, karena sesuai UNCLOS 1982 China tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut.

Namun, pemerintah China secara sepihak mengklaim kawasan itu berdasarkan aspek historis yang mengacu pada Nine-Dash Line.

Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus adalah wilayah historis Laut China Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90 persen diklaim China sebagai hak maritimnya, bahkan meski wilayah ini berjarak 2.000 kilometer dari daratan China. ***