logo

Upaya Merajut Sabuk Nusantara: Sebuah Catatan Anak Bangsa 2019

Upaya Merajut Sabuk Nusantara: Sebuah Catatan Anak Bangsa 2019

31 Desember 2019 16:34 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Suhendra Hadikuntono,
Pengamat Senior Intelijen.

Dinamika sosial politik di negeri ini selama tahun 2019 sungguh luar biasa. Banyak peristiwa terjadi selama tahun ini, namun yang paling menonjol tentu saja terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan dinamika pasca-Pemilu 2019. 

Sejatinya di balik itu banyak peristiwa lain yang terjadi di tahun ini, namun gemanya tertutup oleh ingar-bingar pilpres.

Saya beruntung diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terlibat secara aktif di berbagai peristiwa dan ikut membantu menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan prinsip dan komitmen saya yang akan terus mengalir mengikuti arus sungai kehidupan. Dalam setiap perhentian, saya selalu berusaha menciptakan monumen kehidupan untuk warisan anak cucu kelak. 

Dari berbagai peristiwa yang saya ikut terlibat di dalamnya, setidaknya ada lima peristiwa menarik yang saya catat dalam upaya saya merajut Sabuk Nusantara:

Pertama, Memberantas Mafia Sepak Bola.

Melihat silang sengkarut persepakbolaan nasional, saya terpanggil untuk turun gunung menyelesaikannya. Pertama saya identifikasi dan petakan masalah yang terjadi dan saya cari sumber masalah yang membuat semua ini terjadi. Kesimpulan awal saya bahwa biang kerok permasalahan di persepakbolaan nasional adalah adanya match fixing atau mafia pengaturan skor pertandingan sepak bola yang merajalela, dan pembiaran oleh semua stakeholders atau pemangku kepentingan di persepakbolaan nasional, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Akhirnya saya bentuk Komite Perubahan Sepak Bola Nasionali (KPSN). KPSN adalah lembaga murni swadaya masyarakat dan independen. Atas inisiasi  dan kerja keras KPSN, Polri akhirnya bisa meringkus 17 orang pengurus PSSI sebagai tersangka mafia sepak bola, dan ini sejarah. Belum pernah terjadi di belahan dunia mana pun pengurus federasi sepak bola dicokok oleh aparat kepolisian sedemikian banyaknya. 

Kedua, mencegah gejolak para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada awal Oktober 2019, publik digemparkan oleh berita bahwa Komnas HAM tiba-tiba berencana memanggil Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM untuk suatu kasus di masa lalu. Sontak pemanggilan ini membuat internal GAM meradang dan bergejolak. Semua kekuatan GAM langsung siap siaga, dan kalau hal ini tidak diredam sudah pasti menimbulkan gejolak sosial, politik dan keamanan di Aceh.

Saya segera memetakan masalah dan bersama tim bergerak cepat dalam dua kegiatan. Pertama, melakukan kecaman keras terhadap Komnas HAM melalui media massa nasional karena apa yang dilakukan tersebut melanggar Kesepakatan Perdamaian Helsinki, 15 Agustus 2005, dan berpotensi mengacaukan suasana damai di Aceh. Kedua, secara pribadi saya melakukan pendekatan kepada Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut bukan mewakili kepentingan pemerintah pusat. 

Syukur alhamdulillah, berkat hubungan dan kedekatan pribadi saya dengan Wali Nanggroe Aceh, semua masalah dapat teratasi. Gejolak sosial politik dan keamanan di Aceh langsung mereda seketika, dan secara tidak sadar apa yang saya lakukan tersebut menghindarkan pertumpahan darah yang tidak perlu terjadi. Ini adalah operasi intelijen senyap yang saya desain terselesaikan dengan cepat dan efektif tanpa gejolak.

Ketiga, merangkul separatis Papua.
Entah mengapa suatu saat di bulan November 2019 tiba-tiba saya dihubungi oleh beberapa orang di Papua. Intinya ada seorang petingggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) ingin bertemu saya. Pada waktu yang ditentukan akhirnya petingggi OPM tersebut bertemu saya di suatu tempat dan ia menceritakan apa yang terjadi di Papua serta meminta saya terlibat aktif membantu menyelesaikan masalah Papua. 

Setelah bertemu dengan petinggi OPM tersebut, setidaknya saya mempunyai perspektif baru tentang masalah Papua. Pada kesempatan yang terbaik nanti saat saya bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, akan saya utarakan usulan penyelesaian masalah Papua dengan pendekatan yang lembut tanpa ingar-bingar suara tembakan senjata.

Keempat, mencegah Indonesia dibawa ke Mahkamah Internasional oleh Vietnam terkait tragedi Anambas tahun 2013, di mana 90-an pelaku ilegal fishing yang merupakan warga negara Vietnam ditahan selama setahun tanpa proses hukum.

Kelima, membagikan sertifikat tanah gratis. Ketika Presiden Jokowi membagikan sertifikat gratis di Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumut, begitu Pak Jokowi kembali ke Jakarta, ratusan sertifikat tersevut diambil kembali oleh oknum-oknum tertentu dan memaksa masyarakat untuk membayar tebusan jutaan rupiah jika ingin sertifikat mereka diambil. Keesokan harinya, saya "memasukkan" empat oknum tersebut ke penjara sebagai contoh, dan alhamdulillah oknum-oknum yang lain secara bersama mengembalikan 1.700 sertifikat dalam waktu sehari yang kemudian saya bagikan kembali kepada masyarakat di sana.

Ini adalah beberapa catatan kecil saya sebagai darma bakti saya sebagai anak bangsa kepada negeri yang saya cintai ini.

Entah mengapa dalam posisi saya secara langsung maupun tidak langsung selalu terlibat aktif untuk menuntaskan berbagai masalah krusial yang terjadi di negeri ini. Mungkin juga DNA dari Bedjo, Panglima Teritorium Sumatera pertama, dan satu-satunya manusia di republik ini yang mengeksekusi mati Jenderal Spoor, Panglima Tentara Belanda (di Bukit Simago-mago, 1948), yang dijuluki "Harimau Sumatera", dan "Siportangan Bosi" oleh masyarakat Sumatera karena sikap beliau yang tegas dan berani, serta karena jasanya antara lain kita bisa melihat emas Monas (dibawa oleh Jenderal Bedjo dan Kapten Markam dari Kutaraja, Aceh, ke Jakarta atas perintah Bung Karno), atau perjuangan seorang Hakim Agung bernama Prof Supandi atas jasanya memutuskan uji materi Undang-Undang Pemilu yang mambawa "berkah" bagi partai politik terbesar di republik ini, dan otomatis putusan itu menjadi acuan seluruh parpol di negeri ini, yang pasti kami bangga menjadi PUJAKESUMA (Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera).

Semua itu demi memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Ini panggilan jiwa yang tidak bisa saya abaikan. 

Di tahun 2020 nanti saya akan tetap berbakti untuk melakoni kehidupan saya dalam posisi apa pun yang ditugaskan oleh negara. Bagi saya ini adalah upaya saya untuk menjadi pejuang kehidupan buat berbakti sesuai dengan kehendak Illahi.

Selamat Tahun Baru 2020. Salam NKRI!

Editor : Markon Piliang