logo

Sikap Golkar Sama Dengan Presiden : Tolak Amandemen UUD 1945!

Sikap Golkar Sama Dengan Presiden : Tolak Amandemen UUD 1945!

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena bersama Presiden Jokowi, sependapat untuk menolak usulan amandemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden
10 Desember 2019 23:22 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Fraks Partai Golkar MPR RI, Idris Laena, angkat topi tinggi-tinggi atas sikap Presiden Jokowi yang menolak usulan amandemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden.

Idris Laena secara tegas mengatakan sikap partainya adalah jelas dan lugas "tak akan utak-atik UUD Negara 1945,” Pernyataan itu juga telah secara terbuka disampaikan oleh Bosnya, Airlangga Hartarto yang digdaya kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2019 pada Acara Penutupan Munas Partai Golkar 2019, lalu.

Legislator Senayan dua periode ini menganggap sikap Presiden Jokowi seirama dengan pandangan Golkar bahwa mengamandemen UUD Negara 1945, bukan perkara yang mudah karena menyangkut Konstitusi Negara yang bisa berimplikasi kepada persoalan-persoalan lain yang kontraproduktif.

"Jika berubah satu pasal saja, akan memengaruhi seluruh produk peraturan perundangan dibawahnya, dan sudah barang tentu juga memengaruhi kebijakan pemerintah serta stabilitas politik yang kini makin mantab dikelola Presiden Jokowi,” ungkap Idris Laena di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).

Fundamentalnya urusan amandemen, kata Idris, menjadi sebab ditetapkannya syarat-syarat yang tak mudah sebagaimana tertuang dalam ayat 1 pasal 37 UUD 1945.

“Bahwa usul perubahan Pasal-Pasal UUD dapat diagendakan dalam Sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR,” jelas Politisi Beringin asal Riau ini.

Lebih lanjut Idris menyebut pada ayat 3 pasal yang sama mengatur, bahwa untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, Sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 atau 470 orang dari jumlah anggota MPR yang ada.

“Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, pada Ayat 4 diamanatkan, mesti dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh Anggota MPR,” tegas Idris.

Untuk itu, Idris Laena mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang sejak dini menolak wacana amandemen konstitusi tertinggi di Republik ini.

Idris juga mengingatkan sejarah Konstitusi AS yang sudah diamandemen sebanyak 27 kali. Riwayat itu, kerap menjadi dalil kalangan pro-amandemen UUD 1945.

"Perlu dipahami bahwa sistem federasi yang berlaku di USA sudah pasti berbeda dengan sistem di Indonesia. Di USA, perundang-undangan antar negara bagian kerap berbeda satu sama lain. Itu contoh kecil saja sebagai dampak dari amandemen ke 10 Konstitusi USA yang menyatakan bahwa kekuasaan yang tidak secara spesifik ditujukan kepada Pemerintah Pusat. Sehingga setiap tahun negara bagian mengeluarkan undang-undang,” urai Idris.

Karena itu, lanjut dia, dalam pandangan Partai Golkar, tidak ada urgensinya melakukan Amandemen UUD 1945.

“Dan jika hanya terkait soal isu Pokok-Pokok Haluan Negara, maka dapat cukup dibuat dalam bentuk Undang-undang saja"tegasnya***

Editor : Gungde Ariwangsa SH