logo

Hakim Konstitusi Kritik Terlalu Banyak Penasihat Hukum Pemohon

Hakim Konstitusi Kritik Terlalu Banyak Penasihat Hukum Pemohon

MK
09 Desember 2019 20:08 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Hakim konstitusi Saldi Isra  mengkritik  banyaknya kuasa hukum pemohon uji materi  yang berjumlah 39 orang. Walau diakuinya  saat sidang bakal tak semuanya datang tetap saja hal itu dinilai kurang efektif dan efisien.

Hal itu dikemukakan Saldi Isra dalam sidang pendahuluan tentang gugatan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Senin (9/12/2019), di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. "Boleh jadi  tak perlu sebanyak ini kuasa hukumnya. Karena yang paling penting kan hadirnya begitu. Jadi kalau dipajang banyak-banyak tetapi enggak banyak yang hadir, itu kan menghabiskan waktu. Jadi dipastikan betul siapa yang mau mendedikan waktunya untuk kegiatan ini,"  kata Saldi memberikan saran dalam siding untuk perbaikan ke pemohon di ruang sidang MK Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dia juga menyentil soal legal standing dari pemohon. Karena menurutnya, semakin banyak pemohon, maka kuasa hukum harus menjelaskan legal standing atau kedudukan hukumnya. "Tidak perlu terlalu  banyak pemohon. Kalau mau banyak tidak masalah, sepanjang kuasa hukum bias menjelaskan kerugian konstitusional dari masing-masing prinsipal. Karena kalau dicantumkan perorangan, masing-masing orang harus dijelaskan secara bebeda, apa kerugian konstitusionalnya sehingga jadi pemohon. Ini tentunya menyulitkan penasihat hokum dan pemohon," tutur  Saldi.

Dia  menyarankan beberapa pemohon seperti dari unsur pimpinan KPK, mengelompokkan diri daripada secara individual. Namun, saran itu ditarik lagi, mengingat masa pimpinan seperti Agus Rahardjo, Laode Syarif, dan Saut Situmorang akan segera habis. "Kalau sekarang memposisikan sebagai pimpinan KPK, tiba-tiba kan bisa ditarik oleh pimpinan baru KPK nanti," katanya.

Dia juga menyinggung soal gugatan tersebut yang dianggap sebagai uji formal. Alasannya, dalam berkas permohonan belum dijelaskan cacat formal tersebut. "Belum ada dikonstruksikan dalam permohonan ini, apa yang dimaksud cacat formal oleh konstitusi. Jadi belum ada konstruksinya," papar Saldi.

Ketua Hakim Panel Arief Hidayat juga sempat menyinggung soal legal standing dari para pemohon. Apakah, pemohon sebenarnya ada hak konstitusional yang dilanggar atau yang diabaikan dengan berlakunya undang-undang KPK hasil revisi tersebut. "Di sini hanya diuraikan begini, pemohon satu merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai pegawai negeri yang merupakan Ketua KPK. Itu kan hanya indentitas, belum ditunjukan kenapa yang namanya Pak Agus Rahardjo ini dirugikan secara konstitusional. Begitu berturut-turut sampai kepada pemohon 13," ungkap Arief.

Oleh karena masih ada waktu, hakim konstitusi sesuai undang-undang  memberikan waktu 14 hari untuk dilakukan perbaikan permohonan. "Paling lambat akan kita terima pada hari Senin 23 Desember 2019 pada pukul 14.00 WIB," kata Arief. Dia pun sempat menyarankan  agar  bisa disatukan dengan perkara lain, dengan gugatan undang-undang yang sama. Namun, salah satu anggota kuasa hukum pemohon Feri Amsari meminta tidak digabung. "Kami memohon kesediaannya agar perkara kami ini secara terpisah saja yang mulia," katanya.

Feri Amsari mengatakan, permohonan yang diajukan mempertanyakan keabsahan prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia pun menyinggung soal tidak quorumnya anggota DPR dalam pembentukan UU 19 Tahun 2019 ini pada sidang paripurna pengesahan. "Tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya. Sehingga seolah-olah terpenuhi quorum sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu,"  ujar Feri.

Menurutnya, sebagian besar di antara para anggota DPR tersebut menitip absen atau secara fisik tidak hadir dalam persidangan tersebut. "Kalau diperhatikan ketentuan Tatib DPR bahwa ditentukan ada kata 'dihadiri' Itu juga termasuk dalam ketentuan UU 12 tahun 2011, bahwa kata 'dihadiri' itu artinya harus dihadiri secara fisik kalau tidak, berarti tak bisa dikatakan dihadiri. Kami merasa tindakan anggota DPR membiarkan titip absen itu merusak segala prosedural pembentukan perundang-undangan, sehingga aspirasi publik yang semestinya terwakili dari kehadiran mereka, menjadi terabaikan," katanya.

Feri menjelaskan soal legal standing dari para pemohon. Menurutnya, para pemohon tersebut adalah figur-figur dalam keseharian mereka bergelut dalam bidang sosial kemasyarakatan, terutama juga terhadap isu-isu pemberantasan korupsi. "Pemohon, karena kesehariannya didedikasikan untuk kegiatan-kegiatan  pemberantasan korupsi, kami anggap mempunyai legal standing yang tepat dalam mengajukan permohonan ini, terutama diantara mereka ada 3 pimpinan KPK yang kemudian menjadi bagian dalam prinsipal dalam permohonan ini,"  tutur Feri.

Menurutnya, adanya 3 pimpinan KPK sebagai pemohon, menunjukkan ada pihak-pihak yang merasakan betul dari dampak diberlakukannya UU Nomor 19 tahun 20019, yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. "Sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum, yang sesungguhnya dilindungi dalam pasal 28 d UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia,"  tuturnya berharap hakim konstitusi agar benar-benar mencermati permohonan mereka.

Editor : Azhari Nasution