logo

Pertemuan Para Tokoh Sepakat Pemekaran Papua Selatan Menjadi Keharusan

Pertemuan Para Tokoh Sepakat Pemekaran Papua Selatan Menjadi Keharusan

Ketua DPD II Partai Golgar Kabupten Bovendigul, Vedi Dejvly Parauba (suarakarya.id/Ist)
09 Desember 2019 11:42 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi baru sudah menjadi suatu keharusan. Demikian hasil kesepakatan pertemuan bersama para tokoh agama, adat dan masyarakat dan pemerintah daerah dari empat kabupaten di Papua Selatan.  Pertemuan juga sepakat untuk segera mengajukan kembali  permohonan percepatan Papua Selatan menjadi provinsi baru di Papua.

Ketua DPD II Partai Golgar Kabupten Bovendigul,  Vedi Dejvly Parauba (Abimayu),  kepada wartawan di Jakarta Minggu (8/12/2019) mengatakan, permohonan pengajuan kembali tersebut dilakukan dalam suatu pertemuan bersama minggu lalu di Merauke. Pertemuan tersebut terdiri dari tokoh-tokoh  adat dari empat kabupaten di wilayah selatan,  bersama tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, empat Bupati sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dari Papua Selatan, bersama Bupati dari Pegunungan Bintang turut dalam pertemuan tersebut

“Hasil pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan bersama yakni semua setuju untuk bersama-sama mengajukan kembali permohonan percepatan pemekaran Papua Selatan (PPS),” kata Vedi Dejvly Parauba yang datang dalam rangka mengikuti Munas Golkar di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Abimayu menegaskan bahwa secara historis pengajuan Papua Selatan menjadi Provinsi baru bernama Provinsi Papua Selatan sudah pernah dilakukan tahun 2001 lalu bersamaan dengan pengajuan pemekaran Kabupaten Merauke menjadi empat kabupaten (Kabupaten Asmat, Kabupaten Agats, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke). Seluruh persyaratan bersifat  administratif, geografis, kesiapan SDM, dalam rangka menunjang menjadi provinsi baru sudah lengkap

“Hanya kurang satu yakni mesti tambah satu kabupaten baru karena persaratannya harus lima Kabupaten.  Namun di ujung perjuangan, tiba-tiba dilakukan moratorium terhadap seluruh upaya pemekaran di seluruh Indonesia,” ujarnya.
 
Menurut Abmayu, pemekaran Papua Selatan sudah menjadi sebuah keharusan. Tidak bisa bilang tidak. Alasan paling utama dan kuat menurut Abimayu, adalah georafisnya yang terlalu luas. Wilayah Selatan yang dahulu adalah Kabupaten Merauke luasnya sama dengan luas Pulau Jawa. Alasan kedua, dan mungkin ini alasan paling utama dan penting,  adalah alasan keamanan.

“Segi keamanan negara, Papua tidak bisa hanya  dipimpin oleh dua gubernur. Kalau hanya oleh dua  gubernur, maka infiltrasi dan intervensi politik terselubung oleh negara lain ke dalam wilayah-wilayah Indonesia di perbatasan tidak bisa dihindarkan. Itulah yang terjadi sekarang ini,” ucapnya tegas.
 
Menunggu Pemekaran Kota Merauke

Berkaitan dengan pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Oktober lalu menyatakan secara resmi bahwa Provinsi Papua Selatan tinggal menunggu pemekaran Kota Merauke saja. "Tinggal pemekaran kota Merauke saja dan itu harus, karena harus lima (kota). Sementara baru empat. Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke. Kalau ada Kota Merauke maka oke," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya pembahasan soal Papua Selatan ini bisa segera dirampungkan. Gubernur Papua, yang wilayahnya akan dibagi dengan Papua Selatan itu, kata Tito, juga sudah setuju. "Papua Selatan hampir enggak ada masalah termasuk Gubernurnya Pak Lukas Enembe enggak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan tokoh Papua untuk dilakukan pemekaran. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua pada waktu pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau nggak dua (atau) tiga," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta saat itu. ***