logo

Kepala BKKBN: Penyuluh KB Harus Menyasar Generasi Millenial dan Zillenial

Kepala BKKBN: Penyuluh KB Harus Menyasar Generasi Millenial dan Zillenial

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SP OG(K).(foto,ones)
08 Desember 2019 11:25 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pascaberalihnya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi bagian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), ternyata Penyuluh KB Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya yang tidak ikut dialihkan. Karena, adanya aturan khusus yang melekat pada Penyuluh KB di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Di sisi lain, sesuai amanat Peraturan Kementerian Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB maka BKKBN sebagai instansi pembina dari Penyuluh KB memiliki kewenangan mengatur tupoksi Penyuluh KB dalam melaksanakan tugas di lapangan. Terkait hal tersebut maka BKKBN memiliki kewenangan dalam mengikat kinerja Penyuluh KB Provinsi DKI Jakarta.

Untuk itu, BKKBN mengadakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Penyuluh KB Provinsi DKI Jakarta, yang dihadiri Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SP OG(K), Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, para Pejabat Tinggi Madya, para Pejabat Tinggi Pratama, serta Penyuluh KB Provinsi DKI Jakarta, di Auditorium BKKBN, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Penandatanganan secara simbolis dilakukan Plt Kasudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Ibu Silvia dan Kasudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Unas Affandi. Disaksikan Plt Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Dr dr M Yani M Kes Pkk, Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Drs Wahidin M  penKes.

Usaipenandatanganan, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, dengan adanya Perjanjian Kinerja bersama Penyuluh KB DKI Jakarta diharapkan dapat membantu BKKBN mencapai target pada tahun 2020.

Pertama penurunan TFR menjadi 2,26, kedua peningkatan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 61,78, ketiga penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 8,6 persen, keempat peningkatan _age specific fertility rate_ usia 15-19 tahun menjadi 25, serta kelima peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) menjadi 53,57 dan median usia kawin pertama menjadi 21,9 tahun.

Dia juga mengingatkan, terdapat tantangan yang harus dihadapi di antaranya adalah perubahan zaman. Saat ini, ujarnya, generasi berubah dan berganti. BKKBN yang pernah eksis di era 70 an dan 90 an sudah seharusnya tetap eksis bagi genarasi Millenial dan Zillenial.

"Penyuluh KB/PLKB harus dapat memiliki inovasi dan terobosan, serta meningkatkan kemampuan advokasi dan komunikasi yang adaptif. Untuk dapat menyasar atau membidik generasi Millenial dan Zillenial," tuturnya.

Seluruh Penyuluh KB, imbuhnya, harus mendukung adanya rebranding BKKBN dengan mensosialisasikan tagline yang sesuai dengan filosofi Rebranding". Kepala BKKBN menegaskan, akan membantu PKB dalam peningkatan karier, terutama dalam penetapan angka kredit dan kebutuhan lainnya, guna penigkatan karier seluruh PKB DKI Jakarta. Birokrasi, ujarnya, harus lebih cepat dan dapat memangkas prosedur-prosedur yang rumit.

"Silakan manfaatkan BKKBN untuk kebutuhan yang belum terpenuhi. Pejabat tidak boleh mencari uang dari profesinya. Saya sangat butuh sekali belajar bersama para PKB dan siap hadir pada acara-acara di DKI terkait program-program BKKBN," tutur Kepala BKKBN.

Editor : B Sadono Priyo