logo

Soal Dihentikan KS-NIK, DPRD Kota Bekasi Pertanyakan Alasan Surat Edaran Yang Kontroversi

Soal Dihentikan KS-NIK, DPRD Kota Bekasi Pertanyakan Alasan Surat Edaran Yang Kontroversi

Sebuah surat edaran dengan nomor: 440/7894/DINKES tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Jamkesda KS-NIK) tahun 2020. (Ist).
07 Desember 2019 23:49 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - BEKASI: Sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi, mempertanyakan alasan surat edaran Dinas Kesehatan yang ditandatangani Wali Kota Bekasi soal penghentian sementara program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) per 1 Januari 2020. Menurut mereka, jika benar dihentikan, surat itu seharusnya diberikan sebelum paripurna pengesahan RAPBD.

"Dalam paripurna pengesahan RAPBD 2020, semua fraksi dan mayoritas dewan sepakat KS tetap dianggarkan. Itu atas usulan eksekutif. Namun dengan surat edaran itu yang dipertanyakan yang dikeluarkan tanpa pemberitahuan dewan," sesal anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang kepada suarakarya.id, melalui pesan WhatsApp, Sabtu (7/12/2019).

Apalagi, lanjut Nico, tanggal surat edaran Dinkes itu pada Jumat, 29 November 2019 bertepatan sebelum rapat paripurna dilaksanakan malam hari.

"Artinya, Wali Kota Bekasi sudah mempersiapkan sebelum paripurna. Kami menjadi tanda tanya? Kok mereka yang minta dilanjutkan, tapi  malah memutuskan menghapus KS," kata Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi.

Nico mengaku, sejak awal memang telah menegaskan bahwa KS itu bertentangan dengan regulasi diatasnya.

"Kami bukan menolak program KS-NIK, karena itu program kerakyatan yang wajib didukung. Namun untuk menghindari double account, regulasi meminta dihentikan," ujar politisi PDIP ini.

Yang saat ini fraksi PDIP ingin lakukan adalah mengaudit pengeluaran KS. Karena selama ini banyak sudah tumpah tindih dengan BPJS dan potensi double account.

"Kita audit apakah ada indikasi double account. Kalau itu ada, maka itu sudah ranah pidana dan potensi tindak pidana korupsi," kata Nico.

KS-NIK Tetap Ada

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi, menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 5,82 triliun. Salah satunya pos anggaran program KS-NIK mencapai Rp400 miliar.

Penetapan itu dilakukan pada sidang paripurna, Jumat (29/11/2019) tengah malam.

Dalam APBD 2020 tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan program KS-NIK tetap ada dan telah dianggarkan.

"Jaminan pelayanan kesehatan KS-NIK dilanjutkan 2020," ujar Rahmat.

Rahmat menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait Jaminan Kesehatan Daerah KS-NIK tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2020, Pemerintah Daerah Wajib melakukan integrasi Jamkesda dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

Namun, setelah dilakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta surat kepada KPK diperopeh hasil bahwa jaminan pelayanan kesehatan KS-NIK dapat dilanjutkan melalui program yang bersifat melengkapi serta tidak saling tumpang tindih dengan BPJS.

"Maka itu kami akan dilakukan langkah langkah perbaikan secara menyeluruh agar program KS tetap berlangsung dan sesuai aturan," kata Rahmat.

Sebuah surat edaran dengan nomor: 440/7894/DINKES tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Jamkesda KS-NIK) tahun 2020. Surat edaran itu ditandatangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tanggal 29 November 2019.

Surat edaran itu berisikan aturan dan ketentuan penyelenggaraan pelayanan Jamkesda KS-NIK tahun 2020 di Kota Bekasi. Ada dua poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut.

Pertama, program Jamkesda KS-NIK diberhentikan sementara terhitung mulai 1 Januari 2020.

Kedua, Pemerintah Kota Bekasi sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih dengan progran JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH