logo

Keberadaan Berikut Tarif BPJS Dipersoalkan Di MA Dan MK

Keberadaan Berikut Tarif BPJS Dipersoalkan Di MA Dan MK

BPJS
06 Desember 2019 21:02 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menuai berbagai gugatan. Tidak hanya dari sisi kenaikan tarifnya tetapi juga landasan perundang-undangannya. Maka gugatan tersebut pun dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Joko Widodo dibawa-bawa dalam gugatan MA oleh penggugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Hakim agung diminta membatalkan kenaikan tarif BPJS yang dinilai memberatkan saat kondisi ekonomi susah seperti sekarang. "Kami meminta Perpres No 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

 Menurut pemohon (Kusnan Hadi), angka kenaikan iuran BPJS hampir mencapai 100 persen menimbulkan peserta bertanya-tanya dari mana angka tersebut didapat. Jika mengambil contoh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) maka logika masyarakat sudah terbangun karena faktor kenaikan minyak internasional.  "Hal ini tidak terjadi dalam kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen. Mengapa harus 100 persen, mengapa tidak 150 persen atau pun dan lain-lain sebagainya sementara dibandingkan asuransi swasta kenaikan hanya berkisar 5-10 persen tahun," ujar Rusdianto.

Kenaikkan BPJS itu dinilai bertentangan dengan Pasal 4 (Huruf c,d dan e) UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 4 (huruf c,d dan e) UU 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. "Dengan kenaikan sebesar 100 persen selama 5 tahun atau 20 persen setiap tahun terhadap iuran BPJS, ini adalah angka yang sangat tidak wajar, karena kenaikan penghasilan yang tidak sampai 10 persen per tahun, tapi biaya iuran wajib yang naik rata-rata setiap tahun sebesar 20 persen  membuat ketidakseimbangan," papar Rusdianto.

Rusdianto berharap MA membatalkan kenaikan 100 persen BPJS. Dia bahkan berharap putusan keluar sebelum Januari 2020.  "Semoga sebelum Januari 2020 putusan dari MA sudah keluar,” harapnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75 Tahun 2019.
"Kami menggugat Perpres 75/2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena situasi ekonomi saat ini masih sulit. Tidak pas kalau kenaikan sampai 100 persen," katanya.

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS ini memberatkan warga khususnya yang tinggal di daerah. Sebab, terdapat perbedaan penghasilan orang yang tinggal di Jakarta dengan sejumlah daerah di Indonesia lainnya. Padahal kenaikan iuran ini berlaku secara nasional. "UMK di Jakarta sebutlah Rp4 juta, sementara di daerah ada yang cuma Rp2 juta. Maka menyamakan kenaikan ini memberatkan warga yang ada di daerah," katanya.

Kenaikan iuran ini ternyata juga tidak diiringi dengan pelayanan maksimal dari rumah sakit. Selama ini pasien yang berobat dengan BPJS Kesehatan kerap ditolak karena sejumlah persyaratan administrasi. Sementara pihak BPJS Kesehatan sendiri juga tak mengambil sikap menghadapi permasalahan tersebut.  Selama ini BPJS tidak pernah mendampingi pasien di rumah sakit. Banyak orang sakit yang ditolak karena tidak bawa rujukan berjenjang dan BPJS diam saja.

Pemerintah diingatkan sebaiknya membubarkan BPJS Kesehatan jika memang tak bisa mengelola dengan baik. Apalagi selama ini BPJS Kesehatan cenderung merugi hingga triliunan rupiah. Karenanya, diharapkan MA membatalkan Perpres tersebut dan mengembalikan pada Perpres 82 Tahun 2018.

Selain ke MA, gugatan terkait BPJS juga diajukan ke MK. Adalah mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Dr M Saleh, bersama 14 pensiunan PNS lainnya meminta PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) tidak dilebur ke dalam BPJS, menggugat UU No 24/2011 tentang BPJS.

M Saleh dkk menggugat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dia meminta pasal itu diubah sehingga berbunyi BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, termasuk untuk mengelola jaminan sosial bagi aparatur sipil negara atau Taspen. M Saleh memberi kuasa kepada M Andi Asrun.

Menurut UU BPJS, Taspen baru melebur dengan BPJS mulai tahun 2029. Hal itu dinilai merugikan M Saleh. Sebab BPJS yang hanya melebur BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka hak M Saleh dalam memperoleh program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dikelola secara khusus oleh Taspen berpotensi dirugikan karena akan menurunkan standar layanan prima dan manfaat yang diperoleh para pemohon. “Pasal 65 ayat 2 UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat,” ujar M Saleh.

Selain itu, tata kelola keterpisahan juga dimaksudkan karena PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan pegawai pemerintah yang memiliki spesial karakter serta guna menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental. Apabila terjadi risiko finansial yang fundamental maka mengakibatkan ketenangan, semangat, daya kreatifitas, dan loyalitas PNS dan Pejabat Negara menurun dalam mengemban amanah sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan.  “Dengan peleburan ini jadi timbul penurunan peran negara dalam memberikan layanan dan kesejahteraan pada masyarakat,” ujar M Saleh.

Editor : Gungde Ariwangsa SH