logo

Kasus Dugaan Korupsi Di PT Garuda Segera Disidangkan

Kasus Dugaan Korupsi Di PT Garuda Segera Disidangkan

tersangka Emirsyah Satar
06 Desember 2019 20:58 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: KPK membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk menuntaskan kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC untuk PT Garuda Indonesia. Selain akan segera menggelarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, KPK pun berjanji bakal mengungkapkan adanya aliran uang bernilai fantastis dalam kasus tersebut.

“Kami mengidentifikasi ternyata dugaan aliran dana itu bukan hanya Rp 20 miliar. Setelah kami cek ada puluhan rekening ketemulah totalnya kurang lebih dugaan aliran dana itu Rp 100 miliar termasuk pada tersangka yang sudah ditetapkan saat ini," ungkap Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Penyidik KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini masing-masing Emirsyah Satar, Soetikno Soedarjo, dan Hadinoto Soedigno. Namun untuk persidangan nanti KPK baru mendudukkan 2 orang di kursi pesakitan yaitu Emirsyah dan Soetikno.

Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Emirsyah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia, sedangkan Soetikno disebut sebagai beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd serta pemilik dari PT Mugi Rekso Abadi (MRA). Sementara itu Hadinoto tercatat sebagai mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia.

Emirsyah ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2017. Dia diduga menerima 1,2 juta Euro dan 180 ribu dolar Amerika Serikat (AS) serta dalam bentuk barang melalui Soetikno sebagai perantara dari Rolls-Royce PLC. Selain nominal yang diduga diterima Emirsyah, KPK mengidentifikasi adanya pusaran uang lain yang bahkan tidak hanya berada di dalam negeri serta tidak hanya pada Emirsyah seorang. "Bukan pada 1 orang ESA (Emirsyah Satar) tapi pada beberapa pejabat di PT Garuda Indonesia saat itu," kata Febri.

Salah satunya disebut Febri yaitu Hadinoto yang sudah menjadi tersangka. Hadinoto diduga menerima suap juga melalui Soetikno senilai 2,3 juta dolar AS dan 477 ribu Euro yang dikirimkan ke rekening miliknya di Singapura. "Semua yang terkait pada pembuktian perkara ini akan kami uraikan mulai dari dakwaan. Ini kasusnya cukup kompleks. Bukan sekadar suap dari pihak lain tapi ada penggunaan rekening dengan nama yang lain di beberapa negara. Kalau nanti ada fakta baru yang berkembang maka kami cermati lebih lanjut," kata Febri.

Dengan demikian masih banyak kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. KPK dalam hal ini sangat mengharapkan upaya-upaya penggalian yang dilakukan jaksa maupun majelis hakim saat persidangan kasus tersebut berlangsung.

“Kami telah melimpahkan berkas perkara penyidikan dua tersangka kasus dugaan suap dan pencucian uang terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Yakni berkas tersangka bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedardjo,” kata Febri Diansyah.

Febri mengaku untuk merampungkan berkas perkara penyidikan kedua tersangka, setidaknya penyidik KPK memeriksa 80 saksi. "Penanganan perkara ini, membutuhkan waktu sekitar dua tahun dan 11 bulan, terhitung sejak penerbitan sprindik pada 16 Januari 2017," tutur Febri.

Tersangka Emirsyah Satar dipersalahkan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Sementara Hadinoto disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan tersangka Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Gungde Ariwangsa SH