logo

Menegakkan Etika Berpolitik Dalam Munas Partai Golkar

Menegakkan Etika Berpolitik Dalam Munas Partai Golkar

02 Desember 2019 22:50 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Ir HM Idris Laena, MH

Tanpa terasa sehari lagi tepatnya tanggal 3-6 Desember 2019, perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar dan diikuti oleh pemilik suara mulai dari DPD Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Organisasi yang mendirikan dan didirikan Golkar dan DPP.

Tentu banyak agenda yang akan dimusyawarahkan, selain terkait laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2014- 2019 (yang oleh Pengurus DPP sekarang hanya dilaksanakan kurang dari 2 tahun akibat penggantian Ketua Umum Golkar sebelumnya ditengah jalan).

Tentu saja dalam forum tertinggi Partai Golkar juga akan diagendakan bermusyawarah untuk menentukan program kerja partai lima tahun ke depan dan merumuskan rekomendasi organisasi serta biasanya yang paling menarik dan menjadi pusat perhatian publik adalah seluruh pemangku kepentingan Beringin bersama bermusyawarah untuk menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Mengacu pada AD/ART Partai, maka proses untuk untuk menetapkan Ketua Umum ini harus melalui tiga tahapan, yang terdiri dari tahapan pendaftaran, tahap penjaringan bakal calon, dan terakhir adalah tahap pemilihan.

Sebagai kader Golkar, penulis berpendapat bahwa Golkar sebagai partai terbuka yang selama ini menganut Prinsip Demokrasi adalah sah-sah saja, jika ada kader yang maju sebagai calon ketua umum, siapapun kader Partai Golkar tetap memiliki hak yang sama untuk mengikuti kontestasi tersebut. Namun tentu menjadi berbeda, jika calon yang maju adalah Pengurus Partai, yang notabene pernah menyatakan kesediaannya dan telah membuat pakta integritas untuk membantu Ketua Umum menjadi pengurus. Maka seyogianya jika menyatakan akan maju dalam kontestasi dan menantang ketua umum yang telah memberi kepercayaan kepadanya, maka seharusnya ketika mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum maka etikanya harus pula mengundurkan diri dari jabatannya, baik sebagai Pengurus Partai maupun jika sebagai Anggota DPR/MPR maka harus juga mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan(AKD) atau Alat Kelengkapan Majelis.

Ini karena Alat Kelengkapan Dewan tersebut adalah perpanjangan partai di parlemen. Penulis berpandangan etika ini harus ditumbuhkembangkan, agar semua kader bisa memahami betul bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan oleh partai khususnya oleh Ketua Umum yang memberi kepercayaan tersebut, maka wajib untuk juga disukseskan.

Prinsip yang dijunjung setiap kader Golkar yakni PDLT yang adalah Pengabdian, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela menjadi ukuran utama Partai Golkar yang selalu dipahamkan kepada setiap kader. Karenanya sudah sangat jelas untuk bisa mencapai jenjang tertentu perlu berprestasi, namun dedikasi terhadap organisasi juga selalu ditekankan.

Barangkali yang menarik adalah soal loyalitas, menurut penulis adalah prasyarat dari Ketua Umum kepada pengurus untuk harus dilaksanakan, karena kalau tidak loyal terhadap Ketua Umum yang memberi kepercayaan, maka bagaimana mungkin ikut berjuang untuk mensukseskan program yang harus dilaksanakan oleh Ketua Umum.

Jangan lupa bahwa sampai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum diterima dan disahkan kemudian dinyatakan demisioner dalam Munas, maka tanggung jawab kepengurusan masih ada di tangan Ketua Umum***

Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI

Editor : Gungde Ariwangsa SH