logo

Reformasi Hukum Belum Penuhi Azas Keadilan

Reformasi Hukum Belum Penuhi Azas Keadilan

Foto: Istimewa
01 Desember 2019 17:03 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SURABAYA: Reformasi hukum yang terjadi di Tanah Air, masih belum memenuhi azas keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu. Dominasi faktor kepentingan menjadikan masyarakat terlalu sulit mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Mediasi Konflik Indonesia, Rohman Hakim, saat ini kita masih sering menjumpai praktek- praktek penerapan  hukum yang menyimpang. "Ada yang menyebut kondisi sekarang dengan istilah peradilan sesat. Yang tentu saja outputnya justru banyak faktor ketidak adilannya," ujarnya, Minggu (1/12/2019).

Pernyataan itu disampaikan  Rohman selaku pembicara dalam seminar nasional di Universitas Warmadewa, Denpasar. Rohman yang berprofesi sebagai pengacara ini juga membeberkan beragam trik dalam sebuah peradilan yang dilatarbelakangi kepentingan. 

Menurutnya, sebutan peradilan sesat muncul karena proses penanganan perkara dan produk putusannya sering ditemukan kesesatan. Bahkan belakangan, kesesatan itu sudah menjadi  komuniti perdagangan ketidak adilan itu sendiri.

Diakui, bentuk ketidak adilan seperti ini banyak terjadi di seluruh negara. "Dalam dunia praktek advokasi  kita mengenal istilah  Mafia Peradilan, Peradilan Tikus, Praktek Penyelundupan Hukum, Atraksi Hukum, Barter Hukum yang semuanya tidak berpihak pada rakyat kecil," ujarnya.

Dia kemudian mencontohkan tentang kasus buram masa lalu tentang pemerkosaan Sum Kuning (Sumariyem)  era 1970. Gadis desa berusia 17 tahun pedagang telor di Jogjakarta itu diperkosa oleh empat pemuda yang merupalan anak-anak penggede di kota Yogyakarta.

Hasil visum membuktikan bahwa Sum memang diperkosa.  Tapi gadis malang itu malah  dijadikan tersangka pencemaran nama baik dan dituduh terlibat di Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dia juga menyebut tentang kasus menghilangnya 13 aktivis yang hingga saat ini belum di ketahui keberadaannya. Hingga kasus kematian wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias  Udin.

Paling akhir, dia menyoal tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara First Travel yang disebutnya,  telah melukai hati nurani rakyat . "Seharusnya secara hukum sesuai dengan Pasal 67 UU TPPU jo Pasal 46 KUHAP aset hasil tindak pidana dikembalikan kepada yang berhak, yakni para korban biro travel tersebut," ujarnya.

Menurutnya,  putusan Kasasi MA ini tidak menyelesaikan persoalan, karena belum ada solusi bagi para jamaah yang jumlahnya mencapai 63.000 orang dan tidak dapat berangkat umrah.  Putusan itu sangat menyedihkan, karena hakim dia anggap tidak menangkap ruh keadilan bermartabat yang dituntut oleh lapisan masyarakat.

Pihaknya juga menyebut hakim di negeri ini sudah berada pada titik nadir. Mewabahnya praktek mafia peradilan yang ditandai dengan maraknya pola-pola transaksional dan peran partai politik terhadap suatu perkara, kata dia, sekarang ini sudah tidak lagi dianggap aneh.

Profesi hukum yang selalu disebut sebagai profesi yang mulia dan terhormat, kata dia, sudah  diperburuk citranya dengan perilaku korup para penyandang profesi tersebut.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto